KPK Temukan Masalah, Program Kartu Prakerja Harus Dirombak Total
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi meminta pemerintah menunda Program Prakerja hingga ada perbaikan yang dilakukan. Sebab, KPK menemukan sejumlah masalah dalam Program Kartu Prakerja.
Terkait hal itu, Inisiator Prakerja.org, Brahmatya Sakti Kusuma mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan KPK. Akan tetapi, dia sangat berharap, KPK juga segera menindaklanjuti temuan-temuan tersebut.
"Menurut kami KPK sudah saatnya tidak sekadar memberikan rekomendasi atau imbauan, melainkan harus segera ditingkatkan pada tahap penyelidikan bahkan penyidikan, mengingat program tersebut sudah berjalan dan sudah ada dana negara yang dikeluarkan," jelas Brahmantya kepada wartawan, Kamis (25/6).
Dia menegaskan, pihaknya juga meminta agar pemerintah segera membatalkan program pelatihan online sebagai syarat bansos Prakerja. Kemudian, mewajibkan penyedia platform yang telah dibayar dari anggaran Prakerja mengembalikan dana sepenuhnya kepada pemerintah untuk dialokasikan bagi hal yang lebih tepat dan mendesak.
"Meminta KPK dan aparat penegak hukum segera memeriksa pihak-pihak yang diuntungkan dengan cara tidak wajar, khususnya pihak penyedia platform pelatihan online," tambah Brahmantya.
Dia juga meminta agar KPK terus mengawal kasus tersebut hingga asas keadilan dapat ditegakan dengan sebenar-benarnya.
Dari temuan KPK, kata dia, terlihat sangat banyak potensi pelanggaran dan kerugian negara. Dengan adanya beragam masalah yang fundamental, program ini tidak bisa hanya sekedar ditunda dan diperbaiki.
"Program ini harus dibatalkan dan dirombak total, mulai dari perencanaan program, penganggaran, jajaran pelaksana program, kementerian yang dilibatkan, hingga pihak-pihak swasta yang ikut serta dalam program ini," tegas dia lagi.
Dia mengakui, anggaran Rp5,6 triliun sangat berlebihan bila hanya digunakan untuk penyediaan konten pelatihan online. Anggaran ini bahkan cukup untuk mengakuisisi hingga 1.000 perusahaan startup konten.
Anggaran sebesar ini juga harusnya dapat dipangkas besar-besaran. Diperkirakan hanya dengan Rp50 miliar, pemerintah dapat membeli ratusan konten pelatihan online yang tepat sasaran, dengan hak guna secara bebas dan penuh (unlimited).
"Dengan demikian seluruh masyarakat Indonesia dapat mengakses konten pelatihan online secara gratis untuk dimanfaatkan kapanpun dan oleh siapapun," terang Brahmantya.
Prakerja.org, kata dia, dibangun salah satunya untuk memberikan contoh bahwa kehadiran teknologi dan ekonomi digital seharusnya dipergunakan untuk memberikan layanan kepada masyarakat secara murah, bahkan gratis.
Dia berharap, pemerintah dengan segala otoritas dan ketersediaan anggarannya, dapat melakukan hal yang sama bahkan jauh lebih baik daripada yang telah dilakukan pihaknya.
Diberitakan sebelumnya, KPK menemukan sejumlah permasalahan dalam 4 aspek terkait tata laksana sehingga pemerintah perlu melakukan perbaikan dalam implementasi program. Empat aspek tersebut adalah dari proses pendaftaran, kemitraan dengan platform digital, materi pelatihan, dan pelaksanaan program.
"Kami merekomendasikan pemerintah menunda pelaksanaan batch IV sampai ada pelaksanaan perbaikan tata kelolanya," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, dalam Konferensi Pers Pemaparan Hasil Kajian Program Kartu Prakerja.
KPK telah memaparkan hasil kajian dan rekomendasi ini kepada Kemenko Perekonomian dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam rapat pada tanggal 28 Mei 2020. Dalam rapat tersebut, KPK, Kemenko Perekonomian dan pemangku kepentingan terkait lainnya, telah menyepakati empat hal.
Pertama, melakukan perbaikan tata kelola Program Kartu Prakerja berdasarkan rekomendasi dan masukan dari peserta rapat koordinasi. Kedua, menunda pelaksanaan batch IV sampai dengan dilaksanakan perbaikan tata kelola Program Kartu Prakerja.
Kemudian pemerintah akan membentuk Tim Teknis yang terdiri dari berbagai kementerian/lembaga untuk perbaikan tata kelola Program Kartu Prakerja. Terakhir, meminta pendapat hukum kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara terkait pelaksanaan Program Kartu Prakerja.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Buka 1,2 Juta Kuota Program Kartu Prakerja
Sampai akhir tahun ini akan ada 19 juta peserta Kartu Prakerja sejak program ini diluncurkan pada tahun 2020.
Baca SelengkapnyaAda 1,6 Juta Lowongan Kerja Formasi PPPK Awal Tahun 2024, Intip Besaran Gaji dan Tunjangannya
Dalam rekrutmen tahun ini, Pemerintah membuka 1,6 juta formasi untuk PPPK.
Baca SelengkapnyaPemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar
Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Siap-Siap, OJK Bakal Buka Lowongan Kerja Besar-besaran Tahun Ini
Program rekrutmen ini akan menerima calon karyawan dari beragam latar pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan OJK.
Baca SelengkapnyaPPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Berikut Penjelasannya
PPAK Adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Baca SelengkapnyaKeberlanjutan Program Bantuan Pangan, Jokowi Tunggu Sampai Juni: Kita Lihat Ada Anggaran Enggak
Ayu, salah seorang penerima bantuan, mengaku bersyukur atas bantuan pangan yang diberikan pemerintah.
Baca SelengkapnyaProgram Kartu Prakerja 2024 Segera Dibuka, Peserta Dapat Insentif Rp4,2 Juta
Untuk pengumuman lebih lanjut soal pembukaan progra Kartu Prakerja akan disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Terbitkan Perpres Kenaikan Tunjangan Petugas Bawaslu: Dari Rp24.930.000 jadi Rp29.085.000
Besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan.
Baca SelengkapnyaKuota KIP Kuliah Merdeka 2024 Capai 985.577 Mahasiswa, Total Anggaran Rp13,9 Triliun
Besarannya ditetapkan berdasarkan perhitungan indeks harga lokal masing-masing wilayah perguruan tinggi.
Baca Selengkapnya