KPK Temukan Masalah, Program Kartu Prakerja Harus Dirombak Total

Kamis, 25 Juni 2020 16:12 Reporter : Randy Ferdi Firdaus
KPK Temukan Masalah, Program Kartu Prakerja Harus Dirombak Total Jokowi Kartu Prakerja. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi meminta pemerintah menunda Program Prakerja hingga ada perbaikan yang dilakukan. Sebab, KPK menemukan sejumlah masalah dalam Program Kartu Prakerja.

Terkait hal itu, Inisiator Prakerja.org, Brahmatya Sakti Kusuma mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan KPK. Akan tetapi, dia sangat berharap, KPK juga segera menindaklanjuti temuan-temuan tersebut.

"Menurut kami KPK sudah saatnya tidak sekadar memberikan rekomendasi atau imbauan, melainkan harus segera ditingkatkan pada tahap penyelidikan bahkan penyidikan, mengingat program tersebut sudah berjalan dan sudah ada dana negara yang dikeluarkan," jelas Brahmantya kepada wartawan, Kamis (25/6).

Dia menegaskan, pihaknya juga meminta agar pemerintah segera membatalkan program pelatihan online sebagai syarat bansos Prakerja. Kemudian, mewajibkan penyedia platform yang telah dibayar dari anggaran Prakerja mengembalikan dana sepenuhnya kepada pemerintah untuk dialokasikan bagi hal yang lebih tepat dan mendesak.

"Meminta KPK dan aparat penegak hukum segera memeriksa pihak-pihak yang diuntungkan dengan cara tidak wajar, khususnya pihak penyedia platform pelatihan online," tambah Brahmantya.

Dia juga meminta agar KPK terus mengawal kasus tersebut hingga asas keadilan dapat ditegakan dengan sebenar-benarnya.

Dari temuan KPK, kata dia, terlihat sangat banyak potensi pelanggaran dan kerugian negara. Dengan adanya beragam masalah yang fundamental, program ini tidak bisa hanya sekedar ditunda dan diperbaiki.

"Program ini harus dibatalkan dan dirombak total, mulai dari perencanaan program, penganggaran, jajaran pelaksana program, kementerian yang dilibatkan, hingga pihak-pihak swasta yang ikut serta dalam program ini," tegas dia lagi.

Dia mengakui, anggaran Rp5,6 triliun sangat berlebihan bila hanya digunakan untuk penyediaan konten pelatihan online. Anggaran ini bahkan cukup untuk mengakuisisi hingga 1.000 perusahaan startup konten.

Anggaran sebesar ini juga harusnya dapat dipangkas besar-besaran. Diperkirakan hanya dengan Rp50 miliar, pemerintah dapat membeli ratusan konten pelatihan online yang tepat sasaran, dengan hak guna secara bebas dan penuh (unlimited).

"Dengan demikian seluruh masyarakat Indonesia dapat mengakses konten pelatihan online secara gratis untuk dimanfaatkan kapanpun dan oleh siapapun," terang Brahmantya.

2 dari 2 halaman

Prakerja.org, kata dia, dibangun salah satunya untuk memberikan contoh bahwa kehadiran teknologi dan ekonomi digital seharusnya dipergunakan untuk memberikan layanan kepada masyarakat secara murah, bahkan gratis.

Dia berharap, pemerintah dengan segala otoritas dan ketersediaan anggarannya, dapat melakukan hal yang sama bahkan jauh lebih baik daripada yang telah dilakukan pihaknya.

Diberitakan sebelumnya, KPK menemukan sejumlah permasalahan dalam 4 aspek terkait tata laksana sehingga pemerintah perlu melakukan perbaikan dalam implementasi program. Empat aspek tersebut adalah dari proses pendaftaran, kemitraan dengan platform digital, materi pelatihan, dan pelaksanaan program.

"Kami merekomendasikan pemerintah menunda pelaksanaan batch IV sampai ada pelaksanaan perbaikan tata kelolanya," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, dalam Konferensi Pers Pemaparan Hasil Kajian Program Kartu Prakerja.

KPK telah memaparkan hasil kajian dan rekomendasi ini kepada Kemenko Perekonomian dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam rapat pada tanggal 28 Mei 2020. Dalam rapat tersebut, KPK, Kemenko Perekonomian dan pemangku kepentingan terkait lainnya, telah menyepakati empat hal.

Pertama, melakukan perbaikan tata kelola Program Kartu Prakerja berdasarkan rekomendasi dan masukan dari peserta rapat koordinasi. Kedua, menunda pelaksanaan batch IV sampai dengan dilaksanakan perbaikan tata kelola Program Kartu Prakerja.

Kemudian pemerintah akan membentuk Tim Teknis yang terdiri dari berbagai kementerian/lembaga untuk perbaikan tata kelola Program Kartu Prakerja. Terakhir, meminta pendapat hukum kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara terkait pelaksanaan Program Kartu Prakerja. [rnd]

Baca juga:
KPK: Program Kartu Prakerja Belum Menimbulkan Kerugian Negara
KPK Rekomendasikan Perbaikan Program Kartu Prakerja
Sebanyak 361.209 dari 477.971 Peserta Kartu Prakerja Terima Insentif dari Pemerintah
Dinilai Berpotensi Rugikan Negara, Program Kartu Prakerja Bakal Dievaluasi
Pemerintah Perbaiki Modul dan Kualitas Pelatihan Program Kartu Prakerja
Patuhi KPK, Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang IV Dihentikan Sementara

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Kartu Prakerja
  3. KPK
  4. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini