KPK temukan kejanggalan biaya pengadaan Hambalang
Merdeka.com - Dalam proses penyelidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan kejanggalan dari biaya pengadaan barang pusat pelatihan olahraga Hambalang, di Bogor, Jawa Barat.
Seperti yang diungkapkan salah satu pimpinan KPK, Bambang Widjojanto, bahwa total keseluruhan nilai proyek Hambalang mencapai Rp 2,5 triliun. Jumlah itu terdiri dari Rp 1,4 triliun untuk biaya pengadaan barang dan Rp 1,1 triliun untuk biaya konstruksi.
"Pengadaan barangnya sudah jadi sebagian walaupun proyeknya belum jadi," ujar Bambang di Kantor KPK, Jakarta, Senin (4/6) malam.
Bambang menuturkan pihaknya terus menyelidiki kejanggalan dari biaya pengadaan barang dan konstruksinya yang berkaitan dengan korporasi pelaksana proyek.
Proyek pembangunan Stadion Hambalang di Bogor, Jawa Barat dikerjakan melalui kerjasama operasi (KSO) antara PT Adhi Karya dengan Wijaya Karya. Komposisi pengerjaan Adhi Karya dan Wijaya Karya masing-masing 70 persen dan 30 persen.
Dalam pelaksanannya, KSO mensubkontrakkan proyek itu ke sejumlah perusahaan, antara lain, PT Duta Sari Citralaras dan PT Global Daya Manunggal.
Diketahui belakangan PT Dutasari merupakan perusahaan milik Mahfud Suroso yang disebut-sebut sebagai orang dekat Anas Urbaningrum. Istri Anas, Athiyyah Laila, menjadi komisaris dalam perusahaan tersebut.
Proyek pembangunan stadion Hambalang diketahui menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 1,52 triliun. Dugaan korupsi proyek ini muncul setelah bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin menuding adanya permainan anggaran.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kerugian juga dapat dihitung dari total biaya kerusakan di kawasan hutan dan non-hutan.
Baca SelengkapnyaProyek bendungan itu sempat mangkrak diduga karena kontraktornya tidak dibayar.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan pembangunan 10 ruas jalan dan 1 jembatan dengan total panjang 50,9 kilometer telah diselesaikan
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Keterangan mereka dibutuhkan penyidik KPK untuk mengetahui aliran uang distribusi itu ke para tersangka.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, perubahan iklim membuat gagal panen.
Baca SelengkapnyaBatas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaDari proyek mangkrak tersebut, Bahlil bilang 78,9 persen sudah diselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun saja.
Baca SelengkapnyaJokowi selalu menekankan kepada para petani agar meningkatkan produktivitas padi.
Baca SelengkapnyaBahlil menilai kenaikan tarif pajak hiburan ini bisa berdampak terhadap perkembangan bisnis di Indonesia.
Baca Selengkapnya