Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kasus dugaan korupsi pembangunan stadion Mandala Krida APBD TA 2016-2017 di Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Tim penyidik memeriksa sembilan saksi dalam menelisik dugaan korupsi tersebut Selasa, 24 November 2020.

Mereka adalah Gustik Lestarna (PNS Bappeda DIY, Pokja Proyek Pembangunan Mandala Krida 2017), Novel Arsyad (Direktur Human Capital & Pengembangan PT Wijaya Karya), Dedi Risdiyanto (Ketua Pokja Pembangunan Stadion Mandala Krida DIY 2016 dan 2017, PNS Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi SDM).

Kemudian Erwin Alexander (Wiraswasta CV Sukses Mandiri Teknik), Hery Kristiyanto (Swasta CV Reka Kusuma Buana), Joko Susilo (PNS Setda Provinsi DIY/Pokja Proyek Stadion Mandala Krida 2017), Irfan Fikri Aulia (Direktur Utama PT. Citra Prasasti Konsorindo), Sumitro Yuwono (anggota Pokja 2 Pembangunan Stadion Mandala Krida DIY 2016, dan Sigit Susilo Abriansyah (staf CV Reka Kusuma Buana).

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, para saksi ditelisik proses lelang proyek pembangunan Stadion Mandala Krida DIY.

"Para saksi yang seluruhnya hadir di dalami pengetahuannya mengenai tahapan proses perencanaan dan sumber dana yang digunakan serta dugaan pelaksanaan pelelangan yang telah diatur sebelumnya untuk proyek pembangunan stadion Mandala Krida APBD TA 2016-2017 di pemerintahan DI Yogyakarta," ujar Ali dalam keterangannya, Rabu (25/11/2020).

Diberitakan sebelumnya, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan stadion Mandala Krida di DI Yogyakarta. Pembangunan tersebut menggunakan APBD Tahun Anggaran 2016-2017.

"Saat ini sedang dilakukan penyidikan oleh KPK dalam perkara dugaan korupsi pekerjaan pembangunan stadion Mandala Krida APBD 2016-2017 di pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (23/11/2020).

Seperti sebelum-sebelumnya, Ali menyatakan pihak lembaga antirasuah belum bisa menjelaskan lebih jauh terkait serangkaian kegiatan di Yogyakarta. Namun Ali tak menampik KPK sudah menetapkan pihak yang harus bertanggungjawab.

"Untuk pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka belum bisa kami sampaikan saat ini," kata dia.

Dia mengatakan, sesuai dengan kebijakan KPK era Komjen Firli Bahuri, pengumuman tersangka akan dilakukan saat akan dilakukan proses penahanan terhadap para tersangka.

"Untuk itu pada waktunya nanti akan kami sampaikan siapa saja yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Setiap perkembangan perkara ini pasti akan kami sampaikan kepada publik secara transparan dan akuntabel sebagimana amanat UU KPK," kata dia.

Reporter: Fachrur Rozie