Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pihaknya telah melayangkan surat ke Polri untuk menghadirkan 4 anggotanya menjalani pemeriksaan. Pelaksana harian kabiro humas KPK, Yuyuk Andriati enggan memastikan apakah surat pemberitahuan tersebut telah sampai ke Kapolri. Namun dia menegaskan pemanggilan empat anggota Polri atas sepengetahuan Kapolri.

"Silakan tanya ke Polri saja. Kami sudah mengirimkan suratnya. Saya rasa semuanya sudah jelas," ujar Yuyuk saat diminta kejelasan oleh merdeka.com, Rabu (8/6).

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengaku belum menerima laporan apapun terkait empat anggota polisi yang mangkir pemeriksaan KPK.

"Saya belum tahu, belum mendapatkan laporan dan tidak ada surat (dari KPK)," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/6).

Menurut dia, seharusnya KPK memberitahu pada institusi Polri terkait pemanggilan anggota polisi. Namun, sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan apapun.

"Ya tentu sebagai pimpinan lembaga harus dikasih tahu ada anggotanya dipanggil, biasanya dikasih tahu ke kita tapi sampai sekarang saya belum dapat suratnya," jelas dia.

Meski demikian, pihaknya masih akan mempelajari permasalahan tersebut. "Makanya kita lihat dulu masalahnya apa," ungkapnya.

Pemanggilan empat anggota Polri ini sangat dibutuhkan oleh penyidik KPK guna menguak dugaan keterlibatan Nurhadi, sekretaris Mahkamah Agung dalam kasus suap pengajuan peninjauan kembali pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Empat anggota Polri sekaligus ajudan Nurhadi diduga mengetahui adanya keterlibatan Nurhadi dalam kasus suap tersebut.

Tidak hanya ajudan Nurhadi saja, Royani, sopir MA yang dipekerjakan untuk Nurhadi pun turut menghilang saat kasus ini mencuat. KPK pun telah mengajukan surat cegah ke direktorat imigrasi untuk Royani agar tidak bepergian ke luar negeri. Beredar kabar Royani bolak balik Batam-Singapura, namun demikian KPK enggan membenarkan kabar tersebut.

"Duh kata siapa di sana (Batam-Singapura)? Kita masih terus berupaya mencari," kata kepala bagian pemberitaan dan informasi KPK, Priharsa Nugraha kepada merdeka.com.