KPK tegaskan kunjungan ke parpol tak berkaitan dengan pansus angket
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah kedatangan ke partai politik berkaitan dengan panitia khusus (Pansus) angket di DPR. Safari murni bertujuan untuk mewujudkan sistem berintegritas di partai politik.
"Ini kunjungan dari kedeputian bidang pencegahan, di mana KPK menawarkan kerja sama untuk penguatan partai politik. Ini bukan safari politik, apalagi berkaitan dengan Pansus (Angket KPK)," kata Deputi KPK Bidang Pencegahan Pahala Nainggolan seusai bertemu dengan petinggi PPP di Kantor DPP PPP, Tebet Barat IX, Jakarta Selatan, Jumat (15/9).
KPK setidaknya telah mendatangi delapan partai politik. Di antaranya, PDI Perjuangan, Gerindra, PKB, Hanura, Demokrat, dan NasDem. Kini, giliran PPP yang disambangi oleh PPP. Usai dari PPP, Pahala Nainggolan akan mendatangi Kantor DPP Perindo dan tengah menjadwalkan mengunjungi partai yang belum, seperti Golkar dan PAN dan juga Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Pahala menjelaskan, KPK siap membantu partai politik secara konkret untuk mendesain kurikulum pengkaderan sampai manajemen pendanaan partai. Sementara, untuk kaderisasi, KPK mengusulkan agar partai politik memprioritaskan kader internal untuk duduk pada jabatan publik.
"Kita minta jabatan publik lebih banyak diberikan partai kepada kader yang benar-benar merangkak dari bawah, bukan orang baru," ujarnya.
Dalam pertemuan dengan petinggi PPP, KPK menyodorkan empat hal yang diharapkan dapat diikuti oleh seluruh partai politik di tanah air. KPK meminta partai politik fokus membenahi pembangunan etik, transparansi keuangan, rekrutmen calon kader dan proses kaderisasi.
"KPK tawarkan kerja sama untuk penguatan partai. Bagaimana caranya parpol bisa jadi lebih sehat dan berintegritas," tukasnya.
(mdk/rzk)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PSI: Hak Angket Digulirkan Politisi yang Tidak Siap Menerima Kekalahan
Ganjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.
Baca Selengkapnya90 Pegawai Terancam Dipecat dari KPK usai Terbukti Terlibat Pungli di Rutan
Sebanyak 90 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga terlibat pungli di Rutan KPK bakal dipecat
Baca SelengkapnyaUsai KPU Umumkan Pemenang Pilpres dan Pileg, Surya Paloh Bakal Temui Parpol di Luar Koalisi Perubahan
Surya Paloh menilai pentingnya menjaga komunikasi dengan partai politik lain setelah pemilu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sekretaris PPLN Kuala Lumpur Akui Bertemu Perwakilan Parpol Bahas Penambahan Pemilih Metode KSK yang Buntu
Sekretaris PPLN Kuala Lumpur berdalih ketika itu perwakilan parpol tidak setuju dengan angka sekitar 270 ribu pemilih DPT Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Baca SelengkapnyaDalih Pegawai KPK Terlibat Skandal Pungli di Rutan: Untuk Biaya Makan dan Ongkos Bekerja
Hal itu diungkapkan Dewan Pengawas KPK saat menggelar sidang putusan etik 15 pegawai kluster kelima kasus pungli di rutan KPK.
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaKPK Beberkan Modus dan Bagi Hasil Para Tersangka Pungli di Rutan
Ada ancaman teruntuk para tahanan yang menolak membayar pungli.
Baca SelengkapnyaPimpinan: 190 Diperiksa, 50 Pegawai Terima Suap Pungli di Rutan KPK
Tak tanggung-tanggung, diduga sebanyak 93 pegawai lembaga antirasuh terlibat dalam skandal pungli ini.
Baca SelengkapnyaTKN Ingatkan Parpol Pengusung Ganjar dan Anies Gabung Koalisi Ikut Aturan Main Prabowo-Gibran
TKN tidak mempermasalahkan apabila parpol pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo-Mahfud MD menolak tawaran gabung koalisi.
Baca Selengkapnya