KPK tegaskan hadiri Praperadilan Eddy Rumpoko di PN Jaksel

Senin, 6 November 2017 12:14 Reporter : Intan Umbari Prihatin
KPK tegaskan hadiri Praperadilan Eddy Rumpoko di PN Jaksel jubir KPK Febri Diansyah. ©2017 Merdeka.com/rendi

Merdeka.com - Sidang praperadilan Wali Kota Batu nonaktif, Eddy Rumpoko tersangka kasus suap terkait proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubel air di Pemkot Batu Tahun Anggaran 2017 akan digelar hari ini, Senin (6/11) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang kali ini dengan materi pembacaan gugatan penetapan tersangka Eddy Rumpoko.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah pun membenarkan hal tersebut. Dia juga menuturkan pihaknya akan hadir dalam sidang praperadilan tersebut.

"Biro hukum KPK akan hadir, sebelumnya KPK telah menerima surat panggilan atas gugatan praperadilan Walkot Batu, ERP (Eddy Rumpoko) pada Jumat (26/10) kemarin. Dalam surat, sidang praperadilan akan digelar pada Senin (6/11)," kata Juru bicara Febri Diansyah, Senin (6/11).

Febri menjelaskan permohonan praperadilan didaftarkan di PN Jaksel pada (24/10) melalui kuasa hukumnya, kantor pengacara Ihza Ihza Law Firm. Dari informasi di website PN Jaksel, gugatan praperadilan Eddy Rumpoko didaftarkan pada Selasa, 24 Oktober 2017 dengan Nomor Registrasi 124/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL. Terdapat sembilan permohonan Eddy yang jadi materi praperadilan. Yaitu diantaranya meminta hakim praperadilan untuk menyatakan penangkapan yang dilakukan KPK tidak sah.

Kemudian, Eddy juga meminta hakim untuk penetapan tersangkanya dan penahanannya tidak sah serta meminta agar hakim memerintahkan KPK membebaskannya dari tahanan.

Dihubungi terpisah, kuasa hukum Eddy, Agus Dwi Warsono menuturkan siap untuk menghadapi praperadilan. Menurut dia, proses hukum yang dilakukan KPK pada kliennya tidak mendasar.

"Praperadilan ini diajukan karena Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dijalankan oleh KPK itu kan tidak atas dasar hukum, banyak fakta yang nanti akan kami ungkap di persidangan terkait dengan alat bukti yang digunakan itu juga tidak ada," ungkap Dwi.

Pihaknya juga menduga, adanya ketidak profesionalan dalam penyidikan di KPK. Menurut dia, penetapan tersangka kliennya pun tidak berlandasan hukum.

"Kami menduga ada ketidakprofesionalan di dalam konteks penyelidikan sehingga ott itu adalah apa yang dilakukan oleh pihak KPK seolah-olah ada pemenuhan alat bukti. Itu saja intinya. Kemudian berakibat kepada penahanan, Penetapan tsk itu adalah tidak berdasarkan hukum," ungkap dia.

Sebelumnya, Eddy Rumpoko diduga menerima suap terkait proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair di Pemkot Batu Tahun Anggaran 2017 yang dimenangkan PT Dailbana Prima senilai Rp 5,26 miliar.

Tidak hanya Eddy Rumpoko, Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemkot Batu Edi Setyawan diduga turut menerima uang sebesar Rp. 100 juta dari pengusaha bernama Filipus Djap.

Eddy Rumpoko menerima uang tunai sejumlah Rp 200 juta dari total fee Rp 500 juta. Sementara Rp 300 juta lainnya dipotong Filipus untuk melunasi mobil Alphard milik Eddy Rumpoko.

Atas perbuatannya, sebagai pihak penerimaan suap Eddy Rumpoko dan Edi Setyawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara sebagai pemberi suap, Filipus disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayar (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [rhm]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini