Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menambah 28 personel di Kedeputian Penindakan. 28 personel di Kedeputian Penindakan ini berasal dari institusi Polri dan internal lembaga antirasuah.

"KPK menambah personel pada Kedeputian Penindakan sebanyak 28 orang yang bersumber dari Kepolisian RI dan pegawai internal KPK. Seluruhnya ditugaskan pada Direktorat Penyelidikan dan Penyidikan KPK," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (31/5).

Ali menyebut, ke 28 personel baru di Kedeputiak Penindakan ini akan menjalani pelantikan pada hari ini. Sebelum dilantik, mereka telah menjalani pelatihan dan pendidikan pembentukan penyelidik dan penyidik selama satu bulan di Badan Diklat Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Penambahan personel ini diharapkan lebih memaksimalkan upaya pemberantasan korupsi melalui strategi penindakan KPK," kata Ali.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri kembali membuat kontroversi. Firli memberikan penghargaan kepada istrinya, Ardina Safitri lantaran telah menciptakan lagu untuk dijadikan mars dan hymne lembaga antirasuah.

Kritikan terhadap Firli tidak hanya terjadi kali ini saja. Firli yang sempat divonis melanggar kode etik insan KPK ini juga pernah mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan, bahkan lembaga negara saat memecat para 57 pegawai melalui tes wawasan kebangsaan (TWK).

Sorotan terhadap Firli lantaran dari nama-nama pegawai yang dipecat yakni mereka yang selama ini memiliki prestasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Salah satu yang dipecat Firli yakni Novel Baswedan yang pernah mendapat penghargaan antikorupsi internasional tahun 2020 dari Perdana International Anti-Corruption Champion Foundation (PIACCF). Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad memberikan langsung penghargaan itu kepada Novel.

Selain Novel, ada juga nama Giri Suprapdiono, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi KPK yang pernah mendapat penghargaan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai peserta diklat tim terbaik bersama direktur seluruh lembaga. Giri mendapat Makarti Bhakti Nagari Award Desember 2020.

Selain itu, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) Sujanarko juga tak lulus TWK. Padahal, pria yang kerap disapa Koko ini pernah mendapatkan penghargaan Satyalancana Wira Karya dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Satyalancana Wira Karya merupakan penghargaan yang diberikan kepada warga negara Indonesia yang telah sangat berjasa dan berbakti kepada bangsa dan negara.

Tindakan Firli menyingkirkan para pegawai tersebut mendapat kritikan dari banyak pihak. Bahkan, Presiden Joko Widodo sendiri sempat buka suara agar para pegawai tak dipecat. Namun Firli tetap pada keputusannya memecat para pegawai meski tindakannya itu dinyatakan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Komnas HAM.

Tak hanya memecat, Firli juga menerbitkan Perkom Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kepegawaian KPK. Dalam perkom itu berisi soal calon pegawai KPK bukan dari mereka yang pernah dicepat secara hormat tidak atas kemauannya sendiri.

Beberapa pegawai yang dipecat Firli merasa yakin Perkom itu sengaja dibuat agar para mereka tak bisa kembali bekerja memberantas korupsi di KPK. Para pegawai merasa Firli takut jika mereka masih berada di KPK, Firli tidak bisa sewenang-wenang.

Bahkan, Novel Baswedan sempat menyebut Firli takut skandal-skandalnya dibongkar oleh pegawai KPK sendiri.

"Semakin menggambarkan bahwa benar ada misi tertentu untuk menyingkirkan orang-orang yang bekerja baik di KPK. Bahkan sekarang seperti ada ketakutan bila suatu saat kembali lagi akan membongkar skandal-skandal tertentu," kata Novel, Jumat, 11 Februari 2022.

Dan kemarin, Kamis, 17 Februari 2022 Firli kembali menuai kritikan dari berbagai pihak. Firli memberi penghargaan kepada istrinya sendiri, Ardina Safitri karena menciptakan lagu yang dijadikan mars dan himne KPK.

"(Diberikan) piagam penghargaan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis.

Menurut dia, pemberian penghargaan ini merupakan hal yang biasa dan sesuai mekanisme yang berlaku. Ali menyebut KPK juga beberapa kali memberikan penghargaan kepada pelapor gratifikasi dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Sama seperti penghargaan kepada pelapor gratifikasi, LHKPN yang diumumkan saat Hakordia (Hari Anti Korupsi se-Dunia). Ada beberapa yang terima penghargaan dari KPK," kata Ali.

"Semua sudah melalui mekanisme aturan yang berlaku sebelum penghargaan diberikan," Ali menambahkan.

Sontak pemberian penghargaan itu menuai kritik dari berbagai pihak. Lagi-lagi, Novel Baswedan kembali bersuara. Menurut Novel, tindakan Firli itu menimbukan konflik kepentingan.

"Karena bisa konflik kepentingan, dan bisa merambat ketika kepentingan pihak tertentu dititipkan melalui keluarga, yang kemudian bisa menjadi masalah serius," ujar Novel dalam keterangannya dikutip Jumat (18/2/2022).

Novel menyebut, pelibatan keluarga dalam kerja di lembaga antirasuah tak boleh terus dibiarkan. Menurut Novel, sejak dulu insan KPK tak pernah melibatkan keluarga dalam bekerja.

"Firli membuat kebiasaan di KPK dengan melibatkan keluarga untuk urusan dinas di KPK. Hal tersebut yang selalu dihindari di KPK sejak pertama kali didirikan," kata Novel.

Hal serupa disampaikan mantan penyidik yang juga mantan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap. Menurut Yudi, tindakan Firli sangat berpotensi konflik kepentingan.

"Hal ini seharusnya bisa dihindari ya karena berpotensi conflict of interest. Sebab Firli Bahuri merupakan Ketua KPK, apalagi lagu ini tentang mars dan hymne KPK lembaga yang dipimpin Firli, tentu akan banyak pertanyaan bagaimana bisa lagu karya istrinya dijadikan hymne dan mars KPK," kata Yudi.

Kritik juga disampaikan Peneliti Pusat Kajian Anti-Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman yang menyayangkan himne KPK diambil dari ciptaan istri dari Ketua KPK Firli Bahuri, Ardina Safitri. Zaenur pun mempertanyakan proses pemilihan himne KPK tersebut.

"Apakah proses membuat hymne ini melakukan proses yang fair, misalnya melalui pemilihan, dengan adanya satu kompetisi yang kemudian memungkinkan pihak-pihak lain punya kesempatan meluncurkan karya terbaiknya untuk kemudian dikompetisikan dan akhirnya dipilih oleh KPK," ujar Zaenur dalam keteranganya dikutip, Jumat (18/2/2022).

Reporter: Fachrur Rozie/Liputan6.com