KPK tak sepakat dengan sebagian rekomendasi Pansus Angket

Rabu, 14 Februari 2018 12:43 Reporter : Hari Ariyanti
KPK tak sepakat dengan sebagian rekomendasi Pansus Angket Gedung KPK. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons surat hasil rekomendasi Pansus Hak Angket disampaikan ketua DPR Bambang Soesatyo. KPK menghormati fungsi pengawasan DPR dan putusan MK yang menolak uji materi pasal hak angket dalam UU MD3 diajukan pegawai KPK.

"Setelah menerima surat dari Ketua DPR tanggal 9 Februari 2018 lalu, kami membahas secara internal dan memutuskan untuk mengirimkan surat balasan tertanggal 13 Februari 2018," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (14/2).

Surat balasan berisi 13 halaman itu KPK menjelaskan pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam pemberantasan korupsi. KPK juga masih mempertimbangkan rekomendasi Pansus Hak Angket tersebut.

"Meskipun KPK berbeda pendapat dan tidak setuju dengan sejumlah temuan dan rekomendasi Pansus, namun dalam konteks hubungan kelembagaan kami hargai sejumlah poin di laporan tersebut," kata Febri.

Febri mengatakan, KPK perlu menjelaskan sejumlah informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban KPK ke publik sesuai Pasal 20 UU KPK. Menjelaskan hal ini, pihaknya melampirkan uraian tentang empat hal yaitu aspek kelembagaan, kewenangan KPK, pengelolaan SDM dan keuangan.

"Informasi ini perlu disampaikan ke publik agar masyarakat menerima informasi secara berimbang dan proporsional," ujarnya.

KPK juga mengingatkan tanggung jawab pemberantasan korupsi dalam surat balasannya tersebut. Tanggung jawab pemberantasan korupsi termasuk IPK (Indeks Pemberantasan Korupsi) di Indonesia merupakan tanggung jawab DPR dan pemerintah juga pemangku kepentingan lain.

"Jadi ketika bicara tentang pemberantasan korupsi, haruslah dilihat sebagai kerja bersama," kata Febri.

KPK juga mengajak DPR melakukan hal lebih substansial dan berdampak luas bagi kebaikan masyarakat dan mencegah pelemahan KPK. Lembaga antirasuah ini juga mendorong DPR menyoroti pembentukan dan revisi UU Tipikor, perampasan aset, pengawasan administrasi pemerintahan dan pembatasan transaksi tunai.

"KPK juga menegaskan sangat terbuka dengan evaluasi dan pengawasan. Hal yang sama juga kami harap menjadi perhatian DPR, mengingat dari tiga aktor terbanyak yang diproses KPK adalah pelaku korupsi dari swasta (184), eselon I-III (175) dan Anggota DPR/DPRD (144)," kata dia.

KPK juga DPR lebih mempertimbangkan berbagai survei persepsi korupsi. Terlebih masyarakat masih melihat sejumlah sektor yang dipersepsikan korup.

"13 halaman lampiran surat yang disampaikan ke DPR tersebut menguraikan lebih lanjut data-data yang objektif agar DPR dan publik mendapatkan informasi berimbang dan lebih lengkap. Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, kami akan menyampaikannya," tandasnya.

Seperti diketahui, ada empat aspek yang disoroti Pansus Angket terkait kinerja KPK. Rekomendasi itu meliputi aspek tata kelola anggaran, kelembagaan, Sumber Daya Manusia, dan kewenangan penegakan hukum.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengadakan rapat paripurna, Rabu (14/2). Dalam rapat itu, Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyerahkan laporan hasil kerja termasuk rekomendasi. [gil]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini