Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KPK siap tangkap basah politik uang di Pilkada serentak

KPK siap tangkap basah politik uang di Pilkada serentak Ilustrasi Pilkada serentak. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap mengawasi gelaran Pilkada serentak 2015. Bahkan, lembaga superbody ini menegaskan akan menindak tegas pilkada yang bernuansa rasuah.

Menurut Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja pihaknya akan menangkap tangan para calon yang melakukan tindak pidana korupsi.

"KPK akan OTT (Operasi Tangkap Tangan) kalau ada transaksi yang masuk kategori di UU Tipikor (Tindak Pidana Korupsi)," kata Adnan di KPK, Jakarta, Senin (31/8).

Adnan menilai Pilkada memiliki peran penting badi masa depan suatu daerah. Untuk itu, ditegaskan Adnan jika lembaga antirasuah ini tidak akan membiarkan gelaran pesta rakyat 5 tahun sekali ini dinodai oleh tindak pidana korupsi.

Adnan mengakui selama ini KPK tidak pernah melakukan OTT berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada. Namun, dipastikan dia, KPK tidak akan pernah diam mengawasi jalannya pesta demokrasi tersebut.

Menanggapi pernyataan Adnan, anggota Badan Pengawas Pemilu Daniel Zuchron menyatakan siap berkoordinasi dengan KPK untuk memberangus politik uang dalam Pilkada.

"Kalau ada info, kita akan terus kerja sama dengan KPK ke sana," pungkas Daniel.

(mdk/ren)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Momen Pilkada, KPK Ingatkan Memilih Pemimpin yang Baik, Awal Cegah Korupsi
Momen Pilkada, KPK Ingatkan Memilih Pemimpin yang Baik, Awal Cegah Korupsi

KPK mengakui praktik korupsi seperti memberikan gratifikasi dan menyuap saat berurusan dengan pemerintah atau penegak hukum masih berlangsung.

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Empat Anggota DPRD Jatim Tersangka Korupsi Dana Hibah
KPK Tetapkan Empat Anggota DPRD Jatim Tersangka Korupsi Dana Hibah

T.essa belum memberikan keterangan lebih lanjut soal lokasi mana saja yang digeledah.

Baca Selengkapnya
KPK Sebut Ada Biaya Angkut Lebihi Standar saat Pendistribusian Korupsi APD Kemenkes
KPK Sebut Ada Biaya Angkut Lebihi Standar saat Pendistribusian Korupsi APD Kemenkes

Keterangan mereka dibutuhkan penyidik KPK untuk mengetahui aliran uang distribusi itu ke para tersangka.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPK Ingatkan Masyarakat Waspadai Penipuan SPDP Palsu
KPK Ingatkan Masyarakat Waspadai Penipuan SPDP Palsu

Tidak menutup kemungkinan juga beredar di wilayah lain, ataupun dialami pihak lain dengan modus berbeda.

Baca Selengkapnya
PPATK Endus Ada Aliran Dana Kampanye dari Tambang Ilegal
PPATK Endus Ada Aliran Dana Kampanye dari Tambang Ilegal

Menjelang Pemilu 2024, partai politik diimbau hindari dana ilegal.

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Dirut PTPN XI dan Dua Orang Jadi Tersangka Korupsi Jual Beli Lahan
KPK Tetapkan Dirut PTPN XI dan Dua Orang Jadi Tersangka Korupsi Jual Beli Lahan

Dalam kasus tersebut ketiga tersangka telah melakukan tindak korupsi senilai Rp30,2 miliar.

Baca Selengkapnya
KPK Cegah WNA Bepergian Buntut Kasus Korupsi Pengadaan Lahan di Rorotan
KPK Cegah WNA Bepergian Buntut Kasus Korupsi Pengadaan Lahan di Rorotan

WNA tersebut dicekal terhitung sejak 5 Juli guna mempermudah penyidik

Baca Selengkapnya
KPK Tegaskan Tidak Ada Unsur Politik Obok-Obok Kantor Wali Kota Semarang Terkait Pengusutan Dugaan Korupsi
KPK Tegaskan Tidak Ada Unsur Politik Obok-Obok Kantor Wali Kota Semarang Terkait Pengusutan Dugaan Korupsi

Penggeledahan itu setelah tim penyidik menemukan adanya kasus korupsi pengadaan hingga pemerasan di lingkungan Pemkot Semarang.

Baca Selengkapnya
PPP Kecewa Gugatan Sengketa Hasil Pileg 2024 Ditolak: MK Tidak Bisa Beri Rasa Keadilan
PPP Kecewa Gugatan Sengketa Hasil Pileg 2024 Ditolak: MK Tidak Bisa Beri Rasa Keadilan

PPP menilai MK tidak melakukan pemeriksaan secara komprehensif sehingga keputusan diberikan tak mengakomodir keadilan rakyat memilih PPP.

Baca Selengkapnya