Merdeka.com - KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap delapan orang di Kalimantan Timur (Kaltim), di antaranya di kantor Satuan Kerja (Satker) Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII di Samarinda, terkait proyek jalan senilai Rp155 miliar. Dari saksi mata, penangkapan itu dilakukan jelang sore hari.

Merdeka.com sore ini sekira pukul 16.25 Wita, mendatangi kantor Satker BPJN, yang menumpang di bangunan kantor Dinas PUPR Kaltim di Jalan Tengkawang, Samarinda. Kantor BPJN XII sendiri berpusat di Kota Balikpapan.

Petugas sekuriti yang melihat kedatangan wartawan, bergerak menjauh meninggalkan lokasi. Merdeka.com kemudian naik ke lantai II, sebagai kantor Satker BPJN Samarinda.

Ada beberapa pegawai yang masih berada di depan ruang kantor Satker. Di antara mereka sempat berbincang singkat kronologi kejadian OTT KPK. "Sekitar jam 3 dan jam 4 sore kemarin," kata salah seorang pegawai ditemui di sekitar kantor Satker BPJN Samarinda, dalam perbincangan, Rabu (16/10) sore.

Saat itu, seorang tidak dikenal berpakaian bebas, menemui sekuriti di lantai 1 Satker. Orang itu berbincang, seolah layaknya seorang kontraktor bersama sekuriti. "Tapi semua pintu keluar kantor kemarin, sementara dicegah pegawai keluar," ujar pegawai itu.

Tidak lama saat pegawai ramai berbincang, ATS, salah seorang pegawai Satker BPJN Samarinda yang juga pejabat pembuat komitmen diamankan KPK. "Selain Pak (ATS) itu, juga ada 1 orang dari kontraktor, dibawa keluar," cerita pegawai itu.

"Jadi setelah itu, kemudian ruangan Satker disegel. Jadi untuk sementara, 3-4 hari ini, pegawai Satker diinstruksikan jangan masuk ruangan dulu. Ke kantor iya, tapi jangan masuk ruangan," tambahnya.

Merdeka.com mengecek segel itu. Memang terlihat ada dua segel di jendela ruangan Satker BPJN Samarinda, berwarna merah hitam bertuliskan KPK. "Saya tidak tahu persis apakah ada bawa dokumen atau tidak. Begitu ceritanya," demikian pegawai itu.

Untuk diketahui, KPK menduga adanya upaya suap dengan mentransfer uang secara periodik, dan diterima rekening milik Kepala BPJN XII Refly Ruddy Tangkere dengan nilainya mencapai Rp1,5 miliar.

Selain itu, ada juga pegawai PUPR Kaltim Bidang Bina Marga yang diamankan di parkiran kantor, dengan dugaan menerima uang dari bos kontraktor di Kota Bontang. Kantor kontraktor dikabarkan disegel untuk kepentingan penyelidikan KPK.