KPK Sebut Bansos Covid-19 Rawan Dikorupsi

Selasa, 19 Mei 2020 14:21 Reporter : Merdeka
KPK Sebut Bansos Covid-19 Rawan Dikorupsi Gedung KPK. ©blogspot.com

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dan pengawasan dalam penanganan pandemi Covid-19. Hal ini dilakukan KPK setelah memitigasi titik-titik rawan dalam penanganan Covid-19.

Plt Juru Bicara KPK bidang pencegahan Ipi Maryati Kuding, salah satunya area rawan korupsi dalam percepatan penanganan Covid-19 yakni terkait penyelenggaraan bantuan sosial (bansos) sebagai jaring pengaman sosial.

"Potensi kerawanan dalam penyelenggaraan bansos baik oleh pemerintah pusat dan daerah adalah terkait pendataan penerima, klarifikasi dan validasi data, belanja barang, distribusi bantuan, serta pengawasannya," ujar Ipi, Selasa (19/5).

Ipi menyebut, pihak KPK sudah melakukan koordinasi di tingkat pusat sejak awal pandemi kepada Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Desa dan PDTT, dan Kementerian Pendidikan terkait penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

KPK juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 pada 21 April 2020 tentang Penggunaan DTKS dan Data non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat, agar penyaluran bansos tepat guna dan tepat sasaran.

"Dalam pelaksanaannya, KPK masih menemukan kesemrawutan terkait penyaluran bansos. Masalah utamanya disebabkan belum adanya DTKS yang diperbaharui di sejumlah daerah," kata Ipi.

1 dari 1 halaman

Transparansi Data Bansos

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menekankan pentingnya transparansi data dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak pandemi virus corona (Covid-19).

Jokowi pun meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Kejaksaan dilibatkan untuk mengawasi penyaluran bansos.

"Keterbukaan itu sangat diperlukan sekali  dan untuk sistem pencegahan minta saja didampingi KPK, BPKP, dari Kejaksaan," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas melalui video conference, Selasa (19/5/2020).

Menurut dia, lembaga-lembaga tersebut perlu dilibatkan untuk mencegah praktik-praktik korupsi. "Kita memiliki lembaga-lembaga untuk mengawasi, untuk mengontrol agar tidak terjadi korupsi di lapangan," ujarnya.

Reporter: Fachrur Rozie

Sumber: Liputan6.com [eko]

Baca juga:
Derita Keluarga Miskin di Karawang Tidak Pernah Tersentuh Bantuan Pemerintah
Kemensos Salurkan 300 Bansos untuk Komunitas Bajaj Jakarta Selatan
Jokowi Beri 20 Ribu Paket Sembako untuk Warga Kurang Mampu di Solo
Jelang Lebaran, Pemerintah Kejar Target Penyaluran Bantuan Sosial
Bantu UMKM, Penyaluran Bansos Sembako Disarankan Jadi Bantuan Tunai
Jokowi Akui Prosedur Penyaluran Bansos Berbelit-Belit

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. KPK
  3. Bansos Corona
  4. Dana Bansos
  5. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini