KPK sarankan pemerintah buat Perppu pergantian calon kepala daerah kena pidana

Selasa, 13 Maret 2018 22:30 Reporter : Muhammad Genantan Saputra
Saut Situmorang. ©2015 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - <p>Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda proses hukum calon kepala daerah yang akan maju pada Pilkada serentak 2018. Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyarankan pemerintah lebih baik buat Perppu pergantian calon kepala daerah bila terlibat kasus pidana yang juga korupsi.

"Lebih elegan solusinya bila sebaiknya pemerintah membuat Perppu pergantian calon terdaftar bila tersangkut pidana. Daripada malah menghentikan proses hukum yang memiliki bukti yang cukup ada peristiwa pidananya," kata Saut saat dikonfirmasi, Selasa (13/3).

Saut menilai, apabila kasus korupsi ditunda malah membuat turunnya indeks persepsi korupsi di Indonesia yang sampai saat ini menurutnya belum baik. Saut juga menegaskan, KPK saat mengungkap korupsi murni karena ada bukti dan tidak mengada ngada.

"Yang begitu itu tidak baik buat angka indeks persepsi korupsi indonesia yang masih jalan di tempat. Jadi kalau kita bisa membuktikan ada peristiwa pidana ya saatnya diumumkan akan diumumkan tapi bukan karena di ada adakan," ujar Saut.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan akan mengumumkan beberapa kepala daerah yang maju sebagai petahana terlibat dalam kasus korupsi pekan ini. Dia masih belum mau mengungkapkan siapa dan dari provinsi mana kepala daerah tersebut.

Agus menyebutkan hal itu usai melakukan pertemuan sesi dengar pendapat dengan beberapa instansi, antara lain DPR, Kepolisian, serta Kantor Staf Presiden. Dia mengaku ada beberapa orang yang menayangkan hal tersebut dalam forum.

"Beberapa orang yang akan ditersangka kan itu InsyaAllah minggu ini kita umumkan," katanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (12/3).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menunda pengumuman mengenai calon kepala daerah dalam Pilkada 2018 yang berpotensi terjerat kasus korupsi.

"Ditunda dahululah penyelidikannya, penyidikannya, dan pengajuan dia sebagai saksi dan sebagai tersangka," kata Wiranto. [eko]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini