KPK: Program Pemulihan Ekonomi Nasional Rentan Korupsi

Rabu, 20 Mei 2020 15:42 Reporter : Wilfridus Setu Embu
KPK: Program Pemulihan Ekonomi Nasional Rentan Korupsi Ketua KPK konpers korupsi proyek jalan di Bengkalis. ©2020 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti program pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Coivid-19.

Program ini diamanatkan dalam PP Nomor 23/2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Ketua KPK Filri Bahuri mengatakan, poin yang disoroti KPK terkait dengan penyertaan modal negara (PMN) terhadap sejumlah bank, dalam rangka program penyelamatan ekonomi nasional.

"Kami soroti bagaimana mekanisme pasal 8 pemerintah dapat melakukan penyertaan modal kepada BUMN dan anak usaha BUMN. Sebagaimana PP 23/2020 dalam pelaksanaannya diberikan mandatory kepada bank Himbara," kata dia, dalam rapat dengan Timwas Covid-19 DPR RI, Rabu (20/5).

Dalam aturan tersebut, ada bank yang berfungsi sebagai bank Bank Peserta dan ada sejumlah bank yang menjadi bank pelaksana. Bank Peserta yang bertindak sebagai Bank Pelaksana menerima dana penyangga likuiditas dari Penempatan Dana Pemerintah.

Sementara, Bank Pelaksana memberikan dukungan restrukturisasi kredit/ pembiayaan dan/ atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi UMKMK).

Baca Selanjutnya: Terkait hal tersebut terdapat sejumlah...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini