KPK perkenalkan aplikasi JA9A buat alat monitoring kebijakan publik
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan merilis aplikasi JA9A sebagai alat monitoring kebijakan publik pemerintah. Aplikasi tersebut nantinya dapat diakses oleh publik untuk mengetahui transparansi lembaga pemerintahan.
"KPK sebagai monitoring kebijakan publik pemerintah itu kita perkenalkan aplikasi JA9A nanti semua orang bisa mudah mengakses ini untuk layanan publik," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (15/11).
Lebih lanjut Agus melanjutkan, tujuan adanya aplikasi JA9A ini untuk transparansi masyarakat dalam mengenal pelayanan publik. Selain itu, aplikasi ini juga untuk melakukan penindakan internal instansi pemerintah.
"Ini pengendalian internal, dinas pendidikan untuk sekolahnya. Saya bermimpi kalau bisa diperbaiki secara cepat yang nambah bukan empat saja, kita kan ngurus SIM, STNK, perizinan yang lainnya. Termasuk di sektor pelabuhan juga kan bisa," tutur Agus.
Aplikasi JA9A tersebut akan membuka transparansi di berbagai instansi seperti di sekolah-sekolah, rumah sakit dan tentang perizinan apapun yang diakses oleh berbagai instansi publik.
"Saat ini baru empat yang masuk. Insya Allah kalau nanti Bapak Presiden bersedia akan diresmikan Desember. Kemudian kami ajak siapa yang punya perizinan untuk gabung, agar layanan publik kita jauh lebih baik," tutur Agus.
"Semoga layanan kita semakin bagus juga. KPK kan tugasnya koordinasi supremasi penegakan hukum, pencegahan KPK dan monitoring. Fungsi pencegahan dan monitoring di sini," kata Agus mengakhiri.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jurus Jitu KPK Cegah Politik Uang di Pemilu 2024, Gaungkan 'Hajar Serangan Fajar'
KPK turut bekerja sama dengan KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menjalankan aplikasi JAGA Pemilu.
Baca SelengkapnyaPolisi Minta Partai Politik Perhatikan Keamanan Pemasangan APK di Jalan Layang
Khususnya terhadap siapa yang ditugaskan memasang APK agar memperhatikan keselamatan pengendara.
Baca SelengkapnyaDewas Benarkan Ada Laporan Jaksa KPK Peras Saksi: Sudah Penyelidikan
Meski demikian dari informasi yang dihimpun jika inisial Jaksa KPK itu adalah TI yang diduga memeras saksi dalam sebuah kasus sebesar Rp 3 miliar.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kawal Pemilu 2024, Eep Saefulloh Launching Aplikasi 'Warga Jaga Suara'
Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memastikan, jika partainya sudah memerintahkan sebanyak 1,6 juta
Baca SelengkapnyaDKKP RI Sosialisasikan Aplikasi Sietik untuk Penangaxnan Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Pemilu harus tetap pada demokrasi dan tidak terpengaruh sebab rasa takut terhadap sesuatu.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaKejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan
Empat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.
Baca SelengkapnyaPemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar
Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca SelengkapnyaBulog Bersama Presiden Jokowi dan Bapanas Luncurkan Bantuan Pangan 2024
Penyaluran perdana Bantuan Pangan Beras 2024 ini diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya