Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KPK periksa petinggi Kemenag terkait korupsi Alquran

KPK periksa petinggi Kemenag terkait korupsi Alquran Gedung KPK. Merdeka.com / Dwi Narwoko

Merdeka.com - Kasus korupsi pengadaan Alquran di Kementerian Agama, menjerat nama Zulkarnaen Djabbar dan Dendy Prasetya sebagai tersangka. Kini KPK terus melakukan pengembangan kasus.

KPK akan memanggil Kabag Umum Ditjen Pendidikan Islam Kemenag, Undang Sumantri, Karo Perencanaan Kemenag Syamsudin, dan Kabag Set Banggar DPR Nurul Faiziah.

"Mereka saksi atas tindak pidana korupsi penerimaan hadiah terkait pengurusan anggaran Kemenag, pengadaan Alquran," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha kepada wartawan di KPK, Jalan HR Rasuna Said Jakarta, Jumat (31/8).

Pada perkara ini, mantan anggota Banggar DPR, Zulkarnaen dan Dendy menjadi tersangka proyek pengadaan Alquran tahun 2011 senilai Rp 20 miliar. Serta pengadaan Alquran tahun 2012 pada kementerian yang sama.

Sedangkan Dendy yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Sinergi Alam Indonesia, merupakan pemenang tender pada proyek itu.

Selain itu KPK juga berencana memanggil beberapa pegawai teras di Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait kasus Hambalang, Jawa Barat.

Rencananya, KPK juga akan memeriksa tiga saksi PNS Kemenpora. Sriyono, Jaelani, dan Wisler Manalu. Wisler sendiri sudah sekian kalinya diperiksa KPK sebagai saksi tindak pidana korupsi, pembangunan fasilitas olahraga bertaraf nasional itu.

Selama proyek pembangunan, Whisler menjabat sebagai panitia pengadaan barang dan jasa. Hal ini terbukti dari tanda tangan Wisler pada penetapan peringkat dan pemenang lelang pada 24 November 2010.

(mdk/hhw)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Komoditi Timah, Ditahan di Rutan Pondok Bambu

Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Komoditi Timah, Ditahan di Rutan Pondok Bambu

Sudah ada sembilan tersangka dari puluhan saksi diperiksa Kejagung,

Baca Selengkapnya
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.

Baca Selengkapnya
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad jadi Saksi Kasus Korupsi APD Kemenkes

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad jadi Saksi Kasus Korupsi APD Kemenkes

KPK memanggil Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad Al-haddar untuk diperiksa keterkaitannya atas kasus korupsi pengadaan Alat Alat Pelindung Diri (APD) Kemenkes RI

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Polisi Tetapkan Kepala Puskesmas Bojong Tersangka Korupsi, Potong & Lakukan Pungutan dari Anggaran

Polisi Tetapkan Kepala Puskesmas Bojong Tersangka Korupsi, Potong & Lakukan Pungutan dari Anggaran

Sebanyak 48 orang saksi diperiksa sebelum penetapan tersangka

Baca Selengkapnya
KPK Tahan Politikus PKB, Timnas AMIN Ingatkan Hukum Tak Jadi Alat Penguasa untuk Pukul Lawan Politik

KPK Tahan Politikus PKB, Timnas AMIN Ingatkan Hukum Tak Jadi Alat Penguasa untuk Pukul Lawan Politik

Politikus PKB Reyna Usman kini ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi.

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
90 Pegawai Terancam Dipecat dari KPK usai Terbukti Terlibat Pungli di Rutan

90 Pegawai Terancam Dipecat dari KPK usai Terbukti Terlibat Pungli di Rutan

Sebanyak 90 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga terlibat pungli di Rutan KPK bakal dipecat

Baca Selengkapnya
KPK Cegah 7 Orang ke Luar Negeri Terkait Korupsi Pengadaan Rumah Dinas DPR RI

KPK Cegah 7 Orang ke Luar Negeri Terkait Korupsi Pengadaan Rumah Dinas DPR RI

Terhadap ketujuh orang tersebut dicegah untuk enam bulan pertama hingga bulan Juli 2024 mendatang.

Baca Selengkapnya
Kejagung dan KPK Dinilai Perlu Koordinasi Bongkar Kasus Korupsi LPEI, Ini Alasannya

Kejagung dan KPK Dinilai Perlu Koordinasi Bongkar Kasus Korupsi LPEI, Ini Alasannya

KPK telah menaikkan status penanganan kasus korupsi LPEI.

Baca Selengkapnya