Merdeka.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini menggeledah ruang kerja Ketua Fraksi Partai Golkar, Setya Novanto, dan anggota Fraksi Partai Golkar, Kahar Muzakir. Menurut Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, penyidik menduga ruangan Setya dipakai buat negosiasi pengajuan anggaran pengubahan Peraturan Daerah oleh Gubernur Riau, Rusli Zainal, terkait pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional di Riau pada 2012.

"Diduga di sana (ruangan Setya) ada jejak-jejak RZ (Rusli Zainal). Misalnya ada dugaan pertemuan. Yang berhak menduga itu kan penyidik," kata Johan dalam jumpa pers di Gedung KPK, Selasa (19/3).

Meski begitu, Johan mengatakan KPK dalam waktu dekat belum berencana meminta keterangan Setya dan Kahar, terkait kasus dugaan korupsi pengubahan Peraturan Daerah dalam pelaksanaan PON Riau 2012. Selain menggeledah ruang kerja Setya dan Kahar, hari ini penyidik lembaga antirasuah itu turut menggeledah kantor PT Findo Muda di Jalan Gandaria Tengah, Gandaria, Jakarta Selatan, serta rumah tersangka RZ di Jalan Pulau Panjang, Kembangan, Jakarta Barat.

KPK sudah menetapkan Gubernur Riau, Rusli Zainal, sebagai tersangka kasus korupsi pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2012 di Riau, pada awal Februari lalu. Tak tanggung-tanggung, KPK mengeluarkan tiga Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) buat Rusli.

Penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup di dua kasus dan tiga delik yang menjerat Rusli. Kasus pertama, yakni dalam dugaan tindak pidana korupsi pembahasan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 soal PON Riau. Rusli diduga menerima suap untuk meloloskan pembahasan Perda itu. Atas hal itu, KPK menjerat Rusli sebagai penyelenggara negara dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sprindik kedua soal kasus pembahasan Perda nomor 5 tahun 2010 soal PON Riau, yang berkaitan dengan dua tersangka dari anggota DPRD sebelumnya. Yakni terpidana Faisal Aswan dan M Dunir. Rusli diduga menyuap sejumlah anggota DPRD Provinsi Riau, buat meloloskan pembahasan beleid itu. Atas perbuatannya, politikus Golkar itu dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b, dan/atau pasal 5 ayat 2, dan/atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Tahun No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sprindik terakhir, yakni soal keterlibatan Rusli dalam kasus korupsi penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Kabupaten Pelalawan, Riau, pada 2001 sampai 2006. Rusli diduga menyalahgunakan wewenang dan melawan hukum sebagai Gubernur Riau.

Atas delik ketiga itu, Rusli diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 21 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.