KPK klaim sudah optimal cegah dan tindak korupsi selama 2015
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sudah optimal melakukan tugas utama pencegahan dan penindakan sepanjang tahun 2015. Wakil Ketua KPK, Zulkarnain, capaian itu tidak lepas dari dukungan deputi dan sekretariat jenderal lembaga tersebut.
"Pertama gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam di 34 provinsi, lalu KPK juga bekerjasama dengan BPKP untuk menyelenggarakan seminar antikorupsi dan pencanangan gerakan nasional Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) yang sudah mencapai 499 agen," paparnya ketika Konferensi Pers bertema Pencapaian Kinerja KPK Tahun 2015, di gedung KPK, Jakarta, Selasa (15/12).
Selain itu, lanjut Zul, dua upaya lainnya yaitu festival film antikorupsi dengan 333 karya dan kegiatan lain-lainnya seperti youth camp dan teacher supercamp.
"Juga termasuk terkait laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara, unit pengendali gratifikasi, kampanye festival antikorupsi ke-10 di Bandung kemarin juga termasuk dalam program pencegahan KPK," imbuhnya.
Kemudian di sisi lain, Plt Pimpinan KPK, Indriyanto Seno Adji mengungkapkan lima poin besar yang menjadi terobosan dalam tindakan penindakan.
"Untuk tahun 2015 KPK sudah lima kali OTT yang melibatkan hakim, advokat dan anggota DPR serta DPRD dan KPK melakukan penanganan atas 84 kasus penyelidikan, 99 penyidikan, 91 penuntutan dan 33 eksekusi putusan," ungkapnya.
Lebih lanjut, menurutnya KPK juga telah menyetor Rp 198 miliar ke kas negara dalam bentuk PNBP dan untuk kasus yang palingan banyak ditangani adalah kasus penyuapan, pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan anggaran, perizinan, TPPU dan pungutan.
"Inilah poin-poin yang sudah dilakukan KPK selama tahun 2015 ini," tandasnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT
Akibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).
Baca SelengkapnyaLKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaKPK Beberkan Baru 29,55 Persen Legislator yang Lapor LHKPN, 6 Menteri Jokowi Belum Setor
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad jadi Saksi Kasus Korupsi APD Kemenkes
KPK memanggil Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad Al-haddar untuk diperiksa keterkaitannya atas kasus korupsi pengadaan Alat Alat Pelindung Diri (APD) Kemenkes RI
Baca SelengkapnyaDipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaDitetapkan KPK sebagai Tersangka Korupsi, Begini Reaksi Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor menyatakan menghormati langkah (KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka korupsi.
Baca SelengkapnyaKPK Tagih Komitmen Prabowo-Gibran dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
KPK ingatkan pasangan Prabowo-Gibran dalam hal memperkuat KPK
Baca SelengkapnyaKejagung dan KPK Dinilai Perlu Koordinasi Bongkar Kasus Korupsi LPEI, Ini Alasannya
KPK telah menaikkan status penanganan kasus korupsi LPEI.
Baca Selengkapnya