Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan kembali setiap kementerian ataupun lembaga negara tidak diperbolehkan menerima bingkisan atau parsel. Pasalnya, penerimaan pansel merupakan pelanggaran sebagaimana tertuang dalam undang-undang.

Hal itu disampaikan Plt Wakil Ketua KPK, Johan Budi SP menanggapi pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi yang memperbolehkan pegawai di lembaganya menerima parsel.

"Kalau redaksionalnya PNS boleh menerima, jelas ini imbauan yang salah. Jelas-jelas salah karena di undang-undang engga boleh," kata Johan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/7).

Johan menjelaskan dalam undang-undang disebutkan bahwa setiap penerimaan yang diterima setiap penyelenggara negara harus dilaporkan ke KPK. "Kalau ada yang terima bisa laporan ke kita," tandas Johan.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi kembali memberikan pernyataan kontroversi. Sebelumnya dia sempat memperbolehkan kendaraan dinas digunakan untuk mudik. Namun, hal itu dibatalkan setelah mendapat peringatan dari beberapa pihak termasuk KPK.

Kali ini, Menteri Yuddy kembali membuat pernyataan yang kontroversi yaitu, memperbolehkan pegawai negeri sipil di daerah menerima bingkisan terkait hari raya lebaran atau parsel. Dia berdalih, pernyataan itu disampaikan karena dirinya tidak bisa melarang seseorang mendapat rezeki.

"Saya tidak bisa melarang jika orang dapat rezeki. Selama itu halal, bukan hasil korupsi serta tidak berpotensi mengganggu independensi dan profesionalitas PNS," kata Yuddy di Gedung Kemenpan-RB, Jakarta, Jumat (10/7).