KPK Keluhkan Kementerian LHK, ESDM, Pertanian ATR Tertutup Cegah Korupsi

Rabu, 27 November 2019 17:15 Reporter : Merdeka
KPK Keluhkan Kementerian LHK, ESDM, Pertanian ATR Tertutup Cegah Korupsi Laode Muhammad Syarif. ©2015 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Komisi III meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan Kementerian mana saja yang tidak mau menjalankan rekomendasi KPK terkait pencegahan korupsi. Wakil Ketua Komisi Laode M Syarif menjawab bahwa ada empat kementerian yang paling tertutup.

"Kami mengeluh Pak, terus terang. KLHK, ESDM, Pertanian dan Agraria, tolong. Tatakelola empat ini sumber uang banyak, tetapi yang paling jelek tata kelolanya, karena selalu tertutup," kata Laode dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (27/11).

Laode menyebut masing-masing kementerian itu memiliki peta sendiri. Hal itu mengakibatkan banyak temuan kebun sawit ilegal di tengah taman nasional.

"Pertanian ada peta sendiri, ATR peta sendiri. Makanya kalau ada kebun sawit di taman nasional banyak terjadi pak. Sekarang berapa dia bayar pajaknya. Dan itu belum terkoneksi dirjen pajak. Pencegahan sudah kita sampaikan Pak," kata Laode.

Selain itu, Laode juga menyebut sampai saat ini pemerintah tidak menjalankan rekomendasi terkait dokumen Hak Guna Usaha (HGU) yang dikuasai oleh pengusaha. Padahal, KPK sudah merekomendasikan agar Kementerian ATR untuk membuka dokumen pad publik.

"Rekomendasi terkait HGU kepada kementerian ATR supaya dibuka. Sampai hari ini HGU-nya tidak dibuka untuk umum," ujar Laode.

1 dari 1 halaman

Tak Sejalan dengan Kebijakan Jokowi

Padahal, lanjut Laode, rekomendasi KPK tersebut juga telah diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung (MA).Putusan itu diketok pada 6 Maret 2017 dengan nomor register 121 K/TUN/2017.

Menurut Laode, sikap Kementerian ATR/BPN tidak sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo mengenai peta satu data atau one map policy. "Presiden telah meresmikan bahwa peta satu data itu, one map policy itu bisa dibuka, sampai hari ini tidak," tutur dia.

"Bahkan, saya beritahu di sini, yang baru siap itu Kalimantan Tengah. Makanya kita pilih abis ini tolong Papua saja yang masih sedikit (HGU-nya) supaya bisa diselamatkan," tambah Laode.

Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com [eko]

Baca juga:
Pemohon Uji Materi UU KPK Pertanyakan Sikap Inkonsistensi MK
Tolak Peralihan Jadi ASN, Tiga Pegawai KPK Ajukan Pengunduran Diri
KPK Sindir Komisi III: Kalau Kita ke Sana Dimarahi Mulu, Dibantui Jarang Sekali
Komisi III Ingatkan KPK: Jangan SP3 Jadi Kayak ATM Baru
KPK Buka-bukaan Alasan Mandeknya Kasus Eks Dirut Pelindo II RJ Lino
Pimpinan KPK Kaget Jokowi Berikan Grasi ke Annas Maamun

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini