Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Gubernur Riau Rusli Zainal sebagai tersangka. Tak tanggung-tanggung, KPK mengeluarkan 3 Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi (TPK).

"Ada 3 sprindik baru, barusan di tandatangani," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi SP, saat jumpa pers di KPK, Jumat (8/2).

Penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup di dua kasus yang menjerat Rusli. Kasus pertama, yakni dalam dugaan TPK pembahasan Perda Nomor 6 Tahun 2010 PON Riau. Rusli diduga menerima suap untuk meloloskan pembahasan Perda tersebut.

Atas hal ini KPK menjerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 KUHP.

Sprindik yang kedua berisi perintah penyidikan dalam kasus pembahasan perda PON Riau yang berkaitan dengan dua tersangka dari anggota DPRD sebelumnya. Yakni terpidana Faisal Aswan dan M Dunir. Rusli diduga memberikan persetujuan dalam pemberian suap terhadap sejumlah anggota DPRD Provinsi Riau.

Politisi Golkar itu kemudian dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Tahun No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Sprindik terakhir, yakni perintah penyidikan untuk tersangka Rusli dalam pengembangan kasus korupsi penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Kabupaten Pelalawan, Riau. Rusli diduga menyalahgunakan kewenangannya dan perbuatan melawan hukum sebagai Gubernur Riau.

"Penyidik juga menemukan dua alat bukti yang cukup sejak tanggal 8 Februari, berkaitan dengan dugaan TPK dalam pengesahan program kerja IUPHHK-HT tahun 2001 sampai dengan 2006, dengan tersangka RZ," ujarnya.

Rusli dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 21 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 KUHP.