Merdeka.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengizinkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melakukan sidang etik terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Firli mengaku KPK bersedia menghadirkan Wahyu dalam sidang etik. Wahyu diketahui kini berada dalam Rumah Tahanan KPK di Pomdam Jaya Guntur.

"Wahyu setiawan kita izinkan untuk hadir sidang DKPP sesuai permintaan DKPP," ujar Firli saat dikonfirmasi, Rabu (15/1).

Sebelumnya, Plt Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad mengatakan, mantan anggota KPU Wahyu Setiawan akan dipanggil dalam pemeriksaan etik. Muhammad mengatakan, Wahyu telah memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan etik.

Rencananya pemeriksaan Wahyu Setiawan akan dilakukan pada hari ini, Rabu (15/1).

"Kami sudah putuskan serta sudah memanggil pihak-pihak terkait, insya Allah besok (hari ini) pukul 14.00 WIB akan kita lakukan pemeriksaan etik kepada saudara WS," kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Muhammad mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan kepada KPK untuk dapat menghadirkan Wahyu Setiawan dalam pemeriksaan etik. Namun, pihaknya belum mendapatkan konfirmasi.

"Saya mendapat laporan dari sekretaris DKPP, bahwa pak ketua KPK itu akan memberikan konfirmasi, apakah kemudian DKPP diperkenankan untuk membawa teradu ke DKPP, atau seperti apa teknisnya," ucapnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan komisioner KPU Wahyu Setiawan sebagai tersangka terkait dugaan penerimaan suap penetapan anggota DPR terplih 2019-2020.

Tak hanya Wahyu Setiawan, KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya dalam kasus tersebut. Yakni mantan Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, mantan Caleg PDIP Harun Masiku, dan Saeful pihak swasta.

Pemberian suap untuk Wahyu itu diduga untuk membantu Harun dalam Pergantian Antar Waktu (PAW) caleg DPR terpilih dari Fraksi PDIP yang meninggal dunia yaitu Nazarudin Kiemas pada Maret 2019. Namun dalam pleno KPU pengganti Nazarudin adalah caleg lainnya atas nama Riezky Aprilia.

Wahyu diduga sudah menerima Rp 600 juta dari permintaan Rp 900 juta. Dari kasus yang bermula dari operasi tangkap tangan pada Rabu, 8 Januari 2020 ini, tim penindakan KPK menyita uang Rp 400 juta.

Reporter: Fachrur Rozie