KPK harap DPR teken usulan pembangunan gedung baru hari ini
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meneken surat pengajuan anggaran gedung baru KPK, hari ini. Sebab, Kementerian Keuangan memberi batas waktu sampai hari ini buat pengajuan alokasi anggaran pada 2013.
"Kami berharap surat itu segera ditandatangan. Karena batas untuk alokasi anggaran 2013 adalah hari ini dari Kemenkeu," kata Juru Bicara Johan Budi SP dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jumat (12/10).
Johan mengatakan, KPK sangat memuji keputusan Komisi III DPR dengan mencabut tanda bintang dalam usulan pengajuan anggaran Gedung KPK. Fungsi itu sangat penting buat melaksanakan tugas dan wewenang. Keputusan itu sekaligus menjawab kebutuhan buat Rumah Tahanan KPK sehingga tidak perlu meminjam rutan instansi lain.
Menurut Johan, ada beberapa lokasi disediakan pemerintah buat gedung baru KPK. Di antaranya tanah di sebelah kanan Gedung KPK di wilayah Kuningan, Jakarta Selatan.
Johan mengatakan total anggaran dibutuhkan KPK untuk alokasi gedung baru Rp 225 miliar. "Tetapi yang disetujui Rp 72 miliar sampai Rp 75 miliar," ujar Johan.
Jika usulan ini diteken hari ini juga dan masuk anggaran 2013, maka akan dikerjakan tahun depan. Nantinya anggaran itu akan diberikan dalam tiga tahap.
Menurut Johan, desain gedung baru itu akan mampu menampung seribu pegawai dan penambahan ruang tahanan.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaLKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaKPU Beberkan Teknis Penentuan Lokasi Kampanye Akbar Anies-Imin di JIS & Prabowo-Gibran di GBK
Diketahui kampanye akbar akan digelar 10 Februari mendatang jelang masa tenang Pilpres 2024
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPK Temukan Dugaan Titipan Proyek Bandung Smart City, Empat Anggota DPRD Diperiksa
KPK menetapkan tersangka-tersangka baru dari jajaran eksekutif pemerintah hingga DPRD Bandung.
Baca SelengkapnyaPemerintah Terapkan Pembatasan Angkutan Barang saat Libur Lebaran, Ini Ruas Jalan yang Dibatasi
Pemerintah mengeluarkan SKB tentang pengaturan pembatasan operasional angkutan barang selama libur Lebaran.
Baca SelengkapnyaKepala Bappilu Demokrat Andi Arief Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi PPU di Samarinda dari Gedung KPK
Kasus tersebut bermula dari KPK mengembangkan kasus dugaan suap proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara yang menjerat Abdul Gafur Masud.
Baca SelengkapnyaRugikan Negara Rp1,3 Triliun, 6 Tersangka Korupsi Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Ditahan
Kejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.
Baca SelengkapnyaDibantu KKP, Banyuwangi Segera Miliki Kampung Nelayan Modern
KKP akan membangun Kampung Nelayan Modern (Kalamo), di Pantai Ancol Plengsengan.
Baca SelengkapnyaKPK Ancang-Ancang Lawan Praperadilan Mantan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor
Gus Mudhlor ditetapkan KPK sebagai tersangka seteah diduga terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN.
Baca Selengkapnya