Merdeka.com - Ketua Departemen Bidang Hukum DPP Partai PDI Perjuangan Junimart Girsang menuding lembaga anti korupsi KPK selalu memaksakan seseorang untuk menjadi tersangka.

Dia mengatakan, dalam setiap penyidikan dan penuntutan perkara korupsi KPK tidak mengutamakan asas praduga tidak bersalah.

"Dalam KPK penyidikan dan penuntutan ada istilah pasti bersalah, tapi saya mengatakan pasti dipersalahkan, artinya nafas dari keadilan tidak berlaku, tidak ada presumption innocence," jelas Junimart saat menghadiri jumpa pers refleksi akhir tahun penegakan hukum dan HAM di Balai Kartini, Jakarta, Minggu (30/12).

Hakim di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), kata dia, tidak pernah berani untuk membebaskan tersangka korupsi tidak terbukti bersalah atau dengan kata lain dipaksakan bersalah. Sebab, para hakim takut digeruduk LSM.

"Kenapa? Saya mencoba untuk komunikasi dengan hakim Pengadilan Tipikor. Saya tanya: Pak apa perkara di Tipikor sudah pasti bersalah? Dia menjawab: Pak kalau kami putus bebas maka kami akan diramaikan LSM, kami akan direpotkan oleh Komisi Yudisial," klaim dia.

Junimart pun mencontohkan pada kasus yang menimpa hakim Syarifudin yang tertangkap tangan KPK. Dia menuduh KPK dengan sengaja menunggu proses suap tersebut melainkan bukan mencegahnya.

"KPK itu pencegahan bukan penjebakan, apa KPK bekerja sesuai maksud fungsinya, bekerja sesuai dengan filosofi, dia bekerja untuk mencegah bukan untuk mencari kesalahan," tandasnya.

Oleh karena itu dia berharap agar ke depan KPK dapat bekerja sesuai dengan fungsinya serta bekerja dengan profesional.