Merdeka.com - Koordinator Loyalis Partai Golkar (LPG) Feri R Kembali mendatangi Lembaga Anti Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi demi memberikan dukungan dan Suport terhadap KPK agar menuntaskan sejumlah kasus dugaan korupsi di Pemprov Papua.

Feri mengatakan bahwa hasil temuan Intel Mabes Polri terhadap adanya kerugian Negara dalam penyalahgunaan dana Otsus kurang lebih Rp1,8 triliun belum lagi ada temuan 80 transaksi mencurigakan yang tidak sesuai dengan ketentuan anggaran oleh PPATK. Feri meminta KPK memanggil Gubernur Papua untuk dimintai keterangan.

Feri juga meminta KPK bisa menurunkan tim ke Papua untuk monitoring/investigasi sejumlah dugaan penyalahgunaan dana Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI di Papua sebesar Rp1,7 triliun dari APBD.

Dia menduga sejumlah infrastruktur yang dibangun tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak adanya transparansi anggaran penyelenggaraan PON XX yang dikelola oleh Panitia Besar (PB) PON Papua kepada publik.

"Harapan rakyat Papua, sudah saatnya KPK menyelesaikan persoalan konspirasi besar korupsi di Pemprov Papua yang sangat merugikan rakyat akibat tidak adanya kesamarataan kesejahteraan terhadap orang Papua," ujarnya.

"Padahal pemerintahan pusat sudah memberikan banyak anggaran otsus namun ternyata disalahgunakan. Semoga KPK bisa hadir cepat di Tanah Papua," pungkas Feri.

Sebelumnya, Ketua PPATK Dian Ediana Rae menyampaikan, pihaknya sangat memperhatikan APBD dan Dana Otsus Papua dan Papua Barat. Dengan jumlah anggaran yang terbilang besar, seharusnya masyarakat Papua dapat lebih sejahtera dibanding penduduk di daerah lain.

"Kalau kita pahami bahwa sebetulnya APBD Papua secara keseluruhan cukup besar, rata-rata di atas Rp14 triliun dan juga Otsus di atas Rp8 triliun. Nah ini jumlah yang tidak sedikit saya kira, di dalam konteks kalau kita membandingkan dengan penduduk Papua yang hanya berjumlah tiga jutaan," katanya dalam video yang dibagikan ke awak media, Kamis (24/6).

Hasil dari analisis dan pemeriksaan PPATK, lanjut Dian, menunjukkan bahwa terindikasi maraknya dugaan kegiatan korupsi atau transaksi keuangan yang mencurigakan di Papua dan Papua Barat.

"Dalam hal ini tentu saja adalah transaksi keuangan yang terkait dengan korupsi Papua, ini merupakan suatu hal yang harus kami sampaikan secara umum. Tentu saja karena kita tidak akan berbicara secara individual kasus," ujarnya.

PPATK sendiri total sudah menyampaikan ke aparat penegak hukum, baik itu KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, ada sekitar 82 hasil analisis dugaan korupsi yang melibatkan sekitar 52 orang.

"Ada beberapa kelompok orang yang terlibat di dalamnya, yang pertama terkait dengan pejabat politik daerah, yang kedua terkait dengan pejabat birokrasi daerah, kemudian berikutnya terkait dengan vendor atau rekanan pemerintah daerah, kemudian juga ada yayasan, kemudian juga ada organisasi masyarakat dan individu, dan ini memang menunjukkan bahwa persoalan di Papua ini tidak sederhana dengan wilayah yang demikian luas," terangnya.