KPK Dampingi Penertiban Wilayah Langgar Izin di Lampung

Selasa, 6 Agustus 2019 11:56 Reporter : Merdeka
KPK Dampingi Penertiban Wilayah Langgar Izin di Lampung Jokowi resmikan Gedung baru KPK. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang bersama dengan tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badab Pertanahan Negara (BPN), Polres dan Pemda mendatangi sejumlah lokasi di Lampung terkait upaya penertiban kawasan pantai dan pesisir, Selasa (6/8) pagi.

Hal itu, kata Saut merupakan bentuk dari komitmen KPK untuk menjalankan fungsi trigger mechanism atau mekanisme pemantik. " (Hal itu) sebagaimana diamanatkan UU KPK untuk mendorong instansi terkait menjalankan tugasnya secara benar di bidang perizinan, tata ruang dan pelayanan publik," kata Saut dalam keterangan tertulisnya, Jakarta.

Lokasi yang didatangi antara lain, Pantai Marita, Pelabuhan Panjang, serta Pulau Tegal Mas. Semuanya berada di Provinsi Lampung.

Sebelumnya, KPK memfasilitasi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Provinsi Lampung dengan Kakanwil DJP dan Kakanwil BPN Lampung dalam rangka Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPD) dan penyelesaian aset yang bermasalah.

Penandatanganan dilaksanakan di Kantor Gubernur Lampung Jl. Wolter Monginsidi No.69, Talang, Kec. Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Kegiatan dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung, Kakanwil Pajak Lampung, Kakanwil BPN Lampung dan jajaran pejabat terkait lainnya dari instansi masing-masing.

Menurut Saut, KPK memandang perlu untuk membangun sistem yang terintegrasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal, yaitu antara Gubernur/Bupati/Walikota dengan Kakanwil DJP Lampung untuk mendorong percepatan optimalisasi penerimaan asli daerah.

"Sistem yang terintegrasi dapat menutup celah penyelewengan pajak daerah selain juga dapat mendorong peningkatan pajak dengan mengenali potensi pajak yang didasarkan pada basis data dan informasi yang mutakhir dan akurat," kata Saut Situmorang usai penandatanganan MoU di Bandar Lampung.

Reporter: Yopi Makdori [rhm]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini