Merdeka.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ardian Iskandar Maddanatja, tersangka dari unsur swasta dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 di Kementerian Sosial (Kemensos) untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020, Selasa (12/1).

Ardian diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Dalam kasusnya, Ardian disebut jadi salah satu pihak yang menyuap Juliari.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri menerangkan, tim penyidik berusaha menyelisik proses pengadaan bansos yang dikerjakan perusahaan milik Ardian. Ardian diketahui merupakan pemilik PT Tigapilar Agro Utama.

"Tersangka AIM (Ardian Iskandar Maddanatja) (swasta) diperiksa sebagai saksi untuk tersangka JPB (Juliari Peter Batubara) dkk," katanya melalui keterangan tertulisnya, Rabu (13/1).

Dia menuturkan, penyidik KPK tengah mendalami proses pengadaan bansos di wilayah Jabodetabek yang diduga ada pembagian imbal jasa kepada mantan Mensos itu.

"Penyidik masih terus menggali terkait dengan proses pengadaan bansos di wilayah Jabodetabek tahun 2020 di Kemensos yang diduga dikerjakan oleh perusahaan saksi dengan adanya pembagian besaran fee untuk diberikan kepada tersangka JPB," ungkapnya.

Sebagai informasi, PT Tigapilar Agro Utama sendiri merupakan satu di antara sejumlah perusahaan yang ditunjuk Kemensos di era kepemimpinan Juliari Peter Batubara.

Dalam penyidikan kasus ini, KPK sudah memeriksa tiga saksi yang berkaitan dengan PT Tigapilar Agro Utama, yaitu Imanuel Tarigan dan Buyung Airlangga selaku staf dan Nuzulia Hamzah selaku broker.

Seperti diketahui, dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Sabtu (5/12/2020) lalu, tim penyidik KPK menangkap enam orang. Selain Juliari dan Ardian yang telah jadi tersangka, satu di antaranya yang dicokok KPM yakni Direktur PT Tigapilar Agro Utama, Wan Guntar. Namun usai menjalani pemeriksaan pada Sabtu itu, Wan Guntar dilepaskan.

KPK menduga, berdasarkan temuan awal, Juliari menerima Rp 10 ribu per paket sembako dengan harga Rp 300 ribu. Namun menurut KPK, tak menutup kemungkinan Juliari menerima lebih dari Rp 10 ribu. Total uang yang sudah diterima Juliari Rp 17 miliar.

KPK juga menduga Juliari menggunakan uang suap tersebut untuk keperluan pribadinya, seperti menyewa pesawat jet pribadi. Selain itu, uang suap tersebut juga diduga dipergunakan untuk biaya pemenangan kepala daerah dalam Pilkada serentak 2020.

Reporter: Yopi MakdoriSumber: Liputan6.com