Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KPK: Bantahan Azis Syamsuddin Tak Pengaruhi Pembuktian Dakwaan

KPK: Bantahan Azis Syamsuddin Tak Pengaruhi Pembuktian Dakwaan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ©2021 Antara

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bantahan mantan Wakil Ketua DPR RI Fraksi Golkar Azis Syamsuddin tak mempengaruhi pembuktian dakwaan kasus dugaan suap terhadap mantan penyidik KPK asal Polri Stepanus Robin Pattuju.

"Kami menilai, bantahan-bantahan saksi Azis Syamsudin di depan majelis hakim tidak berpengaruh pada pembuktian surat dakwaan jaksa KPK," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (26/10).

Ali mengatakan, Azis memiliki hak untuk membantah suatu perbuatan yang disangkakan kepadanya di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. Namun demikian, Ali memastikan KPK memiliki bukti kuat terkait dugaan peristiwa pidana yang dilakukan Azis Syamsuddin.

"Kami memastikan bahwa sedari awal KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan telah didasari oleh bukti permulaan yang kuat atas dugaan perbuatan terdakwa Stepanus Robin dan lainnya. Dan itu tentu bukan hanya dari alat bukti keterangan saksi Azis Syamsudin saja," kata Ali.

Ali menyebut, tim jaksa KPK akan menuangkan dan merumuskan seluruh fakta-fakta sidang dari awal hingga akhir ke dalam analisa yuridis surat tuntutannya.

"Dari seluruh rangkaian proses persidangan tersebut, kami sangat yakin Majelis Hakim nantinya akan memutus bersalah terhadap terdakwa SRP," kata Ali.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat mengingatkan mantan Wakil Ketua DPR RI Fraksi Golkar Azis Syamsuddin untuk memberikan keterangan jujur dalam persidangan kasus dugaan suap penanganan perkara korupsi di KPK.

Hakim anggota Jaini Bashir awalnya mengonfirmasi kepada Azis Syamsuddin perihal keterangannya yang berbeda dengan Wakasat Reskrim Polrestabes Semarang Agus Supriadi soal perkenalannya dengan Stepanus Robin Pattuju yang saat itu merupakan penyidik KPK.

"Saya hanya konfirmasi kalau ada dua keterangan yang beda, berarti salah satunya ada yang bohong," kata Jaini di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (25/10).

Azis dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Stepanus Robin Pattuju dan advokat Maskur Husain.

Menurut Jaini, keterangan Azis dengan Agus Supriadi berbeda. Dalam sidang sebelumnya, menurut Jaini, Agus menyebut bahwa Azis meminta kepada Agus untuk diperkenalkan dengan penyidik di KPK.

"Kita pernah periksa saudara Agus Supriyadi, saya sendiri yang menanyakan, bahwa saudara (Azis) meminta dikenalkan penyidik KPK, Agus Supriyadi mengatakan ada dua letingan dia," tutur Jaini.

"Ternyata dua orang itu tidak menjawab. Baru kemudian memperkanalkan adek letingnya, yang namanya Robin Pattuju, ada saudara di situ minta dikenalkan," tanya Hakim Jaini kepada Azis.

Azis membantah keterangan Agus soal dirinya yang meminta dikenalkan dengan penyidik KPK. Azis berdalih, Robin lah yang mengenalkan dirinya sendiri kepada dirinya.

"Berarti ada dua keterangan yang berbeda, yang bisa dikonfrontir mana yang benar, mana yang salah," kata Jaini.

Aziz lantas berdalih tak memiliki kepentingan dikenalkan dengan penyidik KPK. Menurutnya, sebagai seorang Wakil Ketua DPR, dirinya bisa bertanya langsung kepada pimpinan jika ada hal yang ingin dia ketahui tentang KPK.

"Karena saya kalau mau kenal penyidik atau orang KPK cukup dengan komisioner," kata Azis.

Hakim tak percaya begitu saja dengan keterangan Azis.

"Ya Itu kan teori. Kita juga mengerti, kita juga engak bodoh-bodoh amat," kata hakim.

Selain bantahan soal perkenalan dengan Robin, Azis juga membantah kesaksian mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari yang mengatakan dikenalkan Robin melaluinya.

"Rita juga menyatakan, saudara datang dan memperkenalkan. Karena tidak mungkin Rita di dalam tahanan mengenal Robin yang penyidik KPK. Dia mengenal Robin seminggu setelah dikenalkan saudara saksi, berarti dikenalkan, bagaimana ceritanya?" tanya hakim.

"Tidak yang mulia," bantah Azis.

Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) asal Polri Stepanus Robin Pattuju didakwa menerima uang Rp 11.025.077.000 dan USD 36 ribu atau jika dirupiahkan senilai Rp 513.297.001. Jika ditotal setara dengan Rp 11,5 miliar.

Jaksa menyebut Robin menerima suap sejak Juli 2020 hingga April 2021. Suap berkaitan dengan penanganan kasus di KPK. Robin menerima suap bersama dengan seorang pengacara bernama Maskur Husain.

Berikut rincian uang yang diterima Robin bersama Maskur Husain;

1. Dari Wali Kota Tanjungbalai Muhamad Syahrial sejumlah Rp 1.695.000.000,2. Dari Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dan politikus Partai Golkar Aliza Gunado sejumlah Rp 3.099.887.000 dan USD 36 ribu,3. Dari Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna sejumlah Rp 507.390.000,4. Dari Usman Effendi sejumlah Rp 525.000.000,5. Dari mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari sejumlah Rp 5.197.800.000.

Atas perbuatannya, Robin didakwa melanggar Pasal Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 11 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Reporter: Fachrur Rozie

Sumber: Liputan6.com

(mdk/eko)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPK Periksa Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terkait Kasus Pencucian Uang

KPK Periksa Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terkait Kasus Pencucian Uang

Azis Syamsuddin merupakan mantan terpidana kasus korupsi.

Baca Selengkapnya
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPK Ancang-Ancang Lawan Praperadilan Mantan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Ancang-Ancang Lawan Praperadilan Mantan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Gus Mudhlor ditetapkan KPK sebagai tersangka seteah diduga terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN.

Baca Selengkapnya
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad jadi Saksi Kasus Korupsi APD Kemenkes

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad jadi Saksi Kasus Korupsi APD Kemenkes

KPK memanggil Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad Al-haddar untuk diperiksa keterkaitannya atas kasus korupsi pengadaan Alat Alat Pelindung Diri (APD) Kemenkes RI

Baca Selengkapnya
Ditetapkan KPK sebagai Tersangka Korupsi, Begini Reaksi Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

Ditetapkan KPK sebagai Tersangka Korupsi, Begini Reaksi Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor menyatakan menghormati langkah (KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka korupsi.

Baca Selengkapnya
KPK usut Korupsi Dana Insentif Pegawai BPPD Sidoarjo, Ini Kata Bupati

KPK usut Korupsi Dana Insentif Pegawai BPPD Sidoarjo, Ini Kata Bupati

Disinggung soal pernyataan KPK yang menyebut dirinya menghilang saat KPK melakukan operasi tangkap tangan? Gus Muhdlor menepisnya dengan eksepresi mengelak.

Baca Selengkapnya
KPK Tahan Politikus PKB, Timnas AMIN Ingatkan Hukum Tak Jadi Alat Penguasa untuk Pukul Lawan Politik

KPK Tahan Politikus PKB, Timnas AMIN Ingatkan Hukum Tak Jadi Alat Penguasa untuk Pukul Lawan Politik

Politikus PKB Reyna Usman kini ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi.

Baca Selengkapnya
PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI

PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI

PKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.

Baca Selengkapnya