KPK akan Umumkan Tersangka Baru Kasus Suap Air Minum di Kementerian PUPR

Rabu, 25 September 2019 16:06 Reporter : Merdeka
KPK akan Umumkan Tersangka Baru Kasus Suap Air Minum di Kementerian PUPR KPK. ©2017 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengumumkan tersangka baru kasus dugaan suap terkait Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian PUPR.

"KPK akan umumkan penyidikan baru dalam pengembangan kasus proyek SPAM tersebut. Kami temukan aliran dana yang cukup masif terhadap sejumlah pejabat dan pihak lain," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (25/9/2019).

Febri belum bersedia membeberkan siapa saja yang akan dijadikan tersangka oleh pihak lembaga antirasuah. Namun yang jelas, menurut Febri ada beberapa pihak yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

"Sebelumnya sekitar 62 orang telah mengembalikan uang. Namun diduga masih ada pejabat lain yang juga menerima," kata dia.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap ‎terhadap pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018.

Delapan tersangka tersebut yakni, ‎Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (PT WKE) Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih Wahyudi, Direktur Utama PT Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP) Irene Irma, dan Direktur PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo. Keempatnya diduga sebagai pihak pemberi suap.

Sedangkan sebagai penerima suap, KPK menjerat empat pejabat Kementerian PUPR, yakni Kepala Satuan Kerja (Satker) SPAM Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, serta PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Diduga, empat pejabat Kementerian PUPR menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan sistem SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa. Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

KPK menduga ada lebih dari 20 proyek SPAM di Kementerian PUPR yang menjadi bancakan. Sejauh ini KPK sudah menerima pengembalian uang dari kasus ini lebih dari Rp40 miliar. [ded]

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini