Merdeka.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menemui Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. Pertemuan dilakukan untuk membahas soal perkembangan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

"Presiden telah mengalokasikan waktu sekitar pukul 14.00 WIB ini," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (4/7).

Menurut Febri, pertemuan ini merupakan keinginan dari KPK untuk menyampaikan keberatan terkait masuknya tindak pidana korupsi ke dalam RKUHP.

KPK menegaskan tetap menolak masuknya delik korupsi dimasukkan RKUHP. Sebab, kata Febri, pihaknya khawatir masuknya delik korupsi dalam RKUHP akan melemahkan pemberantasan korupsi.

"KPK berharap pertemuan siang ini akan memberikan titik terang bagaimana nasib pemberantasan korupsi ke depan," kata Febri.

Sebelumnya Ketua KPK Agus Rahardjo mengutarakan rencananya bertemu dengan Presiden Jokowi. Agus mengatakan KPK saat ini tetap sama pendapatnya soal RUU KUHP. KPK menilai dalam RUU KUHP itu masih ada pasal tentang tindak pidana korupsi yang berisiko melemahkan pemberantasan korupsi.

"Kita masih seperti dalam posisi itu ya. Ya kita kalau diizinkan akan berkomunikasi dengan Bapak Presiden langsung. Mudah-mudahan," jelasnya.

Urgensi bertemu Presiden, kata Agus, karena Presiden dan DPR yang memiliki kewenangan membuat UU. Pihaknya akan menjelaskan pandangan KPK terkait RUU KUHP. Walaupun demikian menurutnya belum tentu Presiden akan mendukung pandangan KPK.

Reporter: Fahrur Rozie

Sumber : Liputan6.com