KPK Akan Gelar Rapat Pimpinan Bahas Permohonan Lukas Enembe ke Berobat Luar Negeri

Selasa, 29 November 2022 14:38 Reporter : Merdeka
KPK Akan Gelar Rapat Pimpinan Bahas Permohonan Lukas Enembe ke Berobat Luar Negeri Gubernur Papua Lukas Enembe. Antara

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar rapat pimpinan menyikapi permohonan Lukas Enembe (LE) berobat ke luar negeri. Lukas acap kali mangkir dari pemeriksaan KPK dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Papua dengan dalih masalah kesehatan.

"Pengacara LE meminta berobat terhadap kliennya keluar negeri, tentu akan kita bahas di rapim karena putusannya tidak bisa sendiri, ini adalah keputusan pimpinan," kata Deputi Penindakan KPK, Karyoto kepada awak media, Selasa (29/11).

Karyoto menegaskan, KPK tetap memberikan atensi khusus terhadap penanganan kasus korupsi yang menjerat Lukas. Oleh karenanya, segala keputusan dan tindakan dilakukan adalah keputusan bersama para pimpinan.

"Masalah di Papua ini memang jadi perhatian khusus dari kami dan pimpinan, dalam hal tindakan tindakan yang akan dilakukan," jelas Karyoto.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK dipimpin Firli Bahuri telah menemui Lukas Enembe pada Kamis, 3 November 2022 untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.

Namun, hasil dari pemeriksaan itu hingga saat ini belum memutuskan tindakan lanjutan. Apakah Lukas akan dijemput paksa atau diizinkan melanjutkan berobat ke luar negeri sesuai dengan permintaan pengacaranya.

"Tentu kami harus lakukan analisis mendalam bahwa sekali lagi kami tidak ingin melanggar hukum ketika menegakan hukum. Dan yang perlu digarisbawahi bahwa di dalam penegakan hukum itu menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi penting," kata Ali saat dikonfirmasi terpisah.

Menurut Ali, penjemputan paksa terhadap seorang tersangka bisa dilakukan saat tersangka mangkir dari pemeriksaan tanpa ada keterangan sedikit pun. Namun untuk Lukas Enembe, menurut Ali pihak kuasa hukumnya masih berusaha berkomunikasi dengan tim penyidik KPK.

"Bahwa jemput paksa itu ketentuan normatif di dalam hukum acara pidana, ada ruang untuk itu, di dalam pasal 112 Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP itu ada. Ketika misalnya seorang tersangka mangkir tidak ada sama sekali konfirmasi pada panggilan yang pertama, yang kedua, baru yang ketiganya diambil atau dijemput paksa, itu bisa dilakukan," kata Ali.

Reporter: M Radityo
Sumber: Liputan6.com [lia]

Baca juga:
KPK Minta Pengacara Lukas Enembe Jalani Pemeriksaan di Jakarta
Pengacara Tiba-Tiba Muncul di Gedung KPK, Lukas Enembe Diperiksa Penyidik?
KPK Telusuri Pembelian Aset Gubernur Papua Lukas Enembe
KPK Panggil Ulang Pengacara Lukas Enembe Kamis Besok
KPK Panggil Dua Pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe
KPK Duga Pengacara Lukas Enembe Tahu Banyak Kasus Korupsi Proyek di Papua

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini