KPI: Jangan Tersesat di Belantara Informasi atau Jatuh pada Jebakan Hoaks

Rabu, 17 November 2021 11:26 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat bidang Kelembagaan, Hardly Stefano Pariela mengingatkan semua pihak untuk meningkatkan literasi di era serba digital.

Diperlukan kemampuan mengakses, menganalisis, mengevaluasi serta mengomunikasikan informasi dalam berbagai bentuk media. Agar masyarakat tidak tersesat dalam belantara informasi dan tidak jatuh dalam jebakan hoaks, ujaran kebencian, ajakan kekerasan hingga konten porno.

Menurutnya, melimpahnya informasi dari media konvensional seperti televisi, radio dan media cetak ataupun media baru seperti internet dan sosial media, harus diimbangi dengan kapasitas literasi media yang kuat.

Hardly menjelaskan, hingga saat ini mayoritas masyarakat Indonesia masih menonton televisi baik melalui siaran free to air (FTA) atau pun televisi berlangganan (Pay TV). Meski sebagian besar sudah mulai beralih menggunakan internet, televisi masih menjadi media yang menjadi sumber rujukan bagi masyarakat.

Agenda migrasi siaran televisi digital pada 2 November 2022 mendatang, akan menghadirkan saluran-saluran televisi yang semakin banyak dari jumlah yang ada sekarang. Di sisi lain, perkembangan internet pun telah menghadirkan disrupsi informasi.

"Setiap orang berkesempatan menjadi produsen informasi yang dapat diakses oleh jutaan penonton," ujar Hardly Stefano Pariela saat menjadi narasumber dalam Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa (GLSP) yang diselenggarakan KPI Pusat yang dihadiri anggota Bhayangkari Papua Barat di kota Sorong, Papua Barat, Selasa (17/11).

Kondisi ini mengharuskan masyarakat meningkatkan literasi media. Agar berdaya dan memiliki ketahanan informasi yang baik. Harapannya, dengan literasi yang baik, masyarakat mampu menjadikan media sebagai alat mendapatkan informasi yang bermanfaat baik untuk diri sendiri dan lingkungannya.

Hardly memaparkan perbedaan signifikan media konvensional atau media lama dan media baru. Secara prinsip, media konvensional hadir sebagai sebuah entitas bisnis yang terikat regulasi serta tanggung jawab sosial. Berbeda dengan media baru yang sampai saat ini belum memiliki regulasi konten yang tegas. Media baru pun dikelola masing-masing individu yang tidak punya kewajiban sosial di masyarakat.

"Jangan heran kalau hoaks, ujaran kebencian, atau pornografi memiliki lahan yang subur di media baru, karena belum ada regulasi yang rinci tentang konten di sana," terang Hardly.

Pesan Kapolda Papua Barat

Kapolda Papua Barat, Irjen Tornagogo Sihombing mengingatkan eksistensi kebudayaan lokal sebagai manifestasi dari orisinalitas yang hidup dengan keberlangsungan tradisi dan budaya yang selama ini kita lihat dan alami.

Nilai-nilai religiusitas, kebersamaan, saling memaafkan, kepercayaan dan persaudaraan yang menjunjung tinggi kearifan lokal juga merupakan unsur perekat dan modal sosial dalam bermasyarakat. Ini selayaknya ikut tersosialisasikan dalam konten televisi dan radio, dalam rangka meningkatkan ketahanan informasi di masyarakat dalam era digital.

Selain bicara pentingnya eksistensi budaya di era disrupsi, Tornagogo juga mengingatkan pada peserta GLSP yang merupakan anggota Bhayangkari Papua Barat, untuk meningkatkan kapasitas literasi media dalam mengonsumsi konten di media.

"Saya berharap para anggota Bhayangkari mampu bersikap kritis terhadap siaran televisi dan radio," ujarnya.

Kekritisan itu tentunya berujung pada kemampuan memilah dan memilih konten media yang baik untuk didengar dan ditonton. Harapannya tentu, keluarga pun memiliki pemahaman yang baik dalam memilih muatan televisi yang sesuai dengan kebutuhan.

Kapolda bicara tantangan kemajuan teknologi informasi ke depan. Teknologi penyiaran harus diiringi kemampuan literasi di masyarakat. Ini juga menjadi sebuah kontribusi untuk menjaga industri penyiaran untuk dapat terus bertahan dengan konten-konten positif dan bermanfaat.

Secara khusus Kapolda mengapresiasi langkah KPI bekerja sama dengan Polda Papua Barat menyelenggarakan GLSP.

"Kami haus dengan sosialiasi macam ini, karena teknologi media ada dalam genggaman dan kita harus punya kecerdasan dalam memanfaatkan," ujarnya.

Dalam GLSP ini juga digelar Bazar Usaha Kecil, Koperasi dan Menengah (UMKM) dari jajaran pengurus Bhayangkari di daerah Papua Barat. Ketua Bhayangkari Papua Barat, Martha Sihombing menjelaskan produk Bazar UMKM ini merupakan hasil karya anggota Bhayangkari di setiap cabang yang ada di Papua Barat. Beragam produk UMKM yang dipasarkan, sebagian besar menggunakan sumber daya alam asli dari Papua Barat. [noe]