Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KPAI Ingatkan Pembelajaran Tatap Muka Jangan Sampai Jadi Klaster Baru

KPAI Ingatkan Pembelajaran Tatap Muka Jangan Sampai Jadi Klaster Baru Penerapan Sekolah Tatap Muka di Tangsel. ©2020 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong kesiapan semua pihak dalam menghadapi rencana pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah pada masa pandemi Covid-19. Untuk itu, semua pihak harus menyiapkan segala sesuatunya dengan matang sehingga pelaksanaannya tidak berisiko menimbulkan klaster baru.

"Pembukaan sekolah ditentukan oleh kesiapan semua pihak," kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti di Jakarta, Senin (30/11).

Kesiapan tidak hanya perlu dilakukan oleh pemerintah daerah (Pemda), tetapi juga oleh sekolah, guru, orang tua hingga siswa.

"Daerah siap, sekolah siap, guru siap, orang tua siap dan siswa siap. Kalau salah satu tidak siap, maka tunda buka sekolah meskipun zonanya berstatus hijau," ujarnya.

Selain mendorong kesiapan semua pihak, KPAI mendesak, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk lebih fokus pada persiapan infrastruktur, protokol kesehatan, sosialisasi protokol dan sinergi antara Dinas Pendidikan dengan Dinas Kesehatan serta Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 di daerah.

Jika sekolah belum mampu memenuhi persyaratan infrastruktur dan protokol, maka KPAI menyarankan sekolah untuk menunda pembukaan sekolah.

Pemerintah Pusat dan Pemda, didukung oleh DPRD dan DPR juga didorong untuk mulai mengarahkan politik anggaran ke pendidikan, terutama persiapan infrastruktur pembukaan sekolah demi mencegah kemungkinan sekolah menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

"Menyiapkan infrastruktur AKB di sekolah membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu butuh dukungan dana dari pemerintah. Kalau daerah belum siap, maka tunda dulu buka sekolah, meskipun di daerah itu zonanya hijau," terang Retno seperti dilansir dari Antara.

Berikutnya, APBN dan APBD juga didorong untuk menganggarkan tes usap (swab) bagi seluruh pendidik dan tenaga kependidikan sebelum memulai pembelajaran tatap muka di sekolah. Tes usap untuk peserta didik dapat dilakukan secara acak, namun biayanya juga tetap dibebankan pada APBD dan APBN Tahun Anggaran 2020/2021.

Kemudian, KPAI juga menyarankan kepada Dinas Pendidikan untuk memandu seluruh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di level sekolah untuk memilih materi-materi yang akan diberikan saat PTM dan PJJ, karena siswa akan masuk secara bergantian.

"Sebaiknya materi PTM adalah materi dengan tingkat kesulitan tinggi dan membutuhkan bimbingan guru secara langsung. Sedangkan materi PJJ adalah materi yang anak bisa belajar secara mandiri. Kepala Sekolah harus memastikan itu dalam supervisi. Kalau MGMP dan sekolah belum siap, maka tunda buka sekolah yang bersangkutan," ujar Retno.

Selain itu, KPAI juga menyarankan Pemda dan sekolah untuk tidak langsung melaksanakan PTM dengan separuh jumlah siswa. Sebaliknya, mereka disarankan untuk memulai uji coba PTM dengan sepertiga siswa, baik siswa SMA/SMK/SMP, dimulai dari kelas paling atas.

"Kalau peserta didik patuh pada protokol kesehatan/SOP, barulah menyelenggarakan simulasi untuk siswa di kelas bawahnya. Dan jangan memulai PTM tanpa uji coba terlebih dahulu," tutupnya.

Adapun untuk anak sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), KPAI menyarankan agar PTM pada awal tahun 2021 bagi anak-anak tersebut tidak dibuka terlebih dahulu mengingat masih tingginya angka penderita Covid-19, sementara anak-anak masih sangat rentan terhadap virus, sehingga para pengajar dikhawatirkan akan kesulitan dalam melakukan pengawasan.

(mdk/fik)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ketua KPU Ingatkan KPUD: Jaga Kemurnian Suara Pemilih Dari TPS Sampai Rekapitulasi Nasional

Ketua KPU Ingatkan KPUD: Jaga Kemurnian Suara Pemilih Dari TPS Sampai Rekapitulasi Nasional

Pemilu 2024 sudah memasuki tahapan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.

Baca Selengkapnya
Ketua KPU Ingatkan Pentingnya Mencoblos: Satu Suara Sangat Menentukan

Ketua KPU Ingatkan Pentingnya Mencoblos: Satu Suara Sangat Menentukan

Pemilih adalah penentu terhadap siapa yang akan menduduki jabatan.

Baca Selengkapnya
Terpidana Perkara  Makar di Papua Meninggal, Ini Penjelasan Kalapas Takalar

Terpidana Perkara Makar di Papua Meninggal, Ini Penjelasan Kalapas Takalar

Seorang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Takalar, Yoran Pahabol meninggal dunia di Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Dadi Makassar, Kamis (21

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
TKN Soal Pernyataan Kapolri Teruskan Estafet Kepemimpinan: Bukan Berarti Berpihak, Tak Perlu Ditafsirkan Jauh

TKN Soal Pernyataan Kapolri Teruskan Estafet Kepemimpinan: Bukan Berarti Berpihak, Tak Perlu Ditafsirkan Jauh

Pernyataan Kapolri soal estafet kepemimpinan tak perlu ditafsirkan lebih jauh

Baca Selengkapnya
Kapolri Minta Anggota Jaga TPS Perhatikan Kesehatan KPPS

Kapolri Minta Anggota Jaga TPS Perhatikan Kesehatan KPPS

Perintah itu guna mencegah terulangnya tragedi kelam saat Pemilu 2019.

Baca Selengkapnya
KPU DKI Imbau Warga Urus Pindah Memilih Sebelum 15 Januari 2024

KPU DKI Imbau Warga Urus Pindah Memilih Sebelum 15 Januari 2024

Masyarakat bisa mengurus form pindah memilih hingga H-30 atau tanggal 15 Januari 2024

Baca Selengkapnya
Kesaksian Ketua KPU RI Riuhnya Pencoblosan di Malaysia

Kesaksian Ketua KPU RI Riuhnya Pencoblosan di Malaysia

Memang pada awal pembukaan masyarakat datang membludak.

Baca Selengkapnya
KPU Kebut Rekapitulasi Hasil Pemilu di Jawa Barat dan 3 Provinsi Hari Ini

KPU Kebut Rekapitulasi Hasil Pemilu di Jawa Barat dan 3 Provinsi Hari Ini

KPU saat ini masih berfokus dengan merampungkan seluruh rekapitulasi nasional dengan waktu tersisa hingga tanggal 20 Maret 2024.

Baca Selengkapnya