Merdeka.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Bandung Edi Siswadi terkait korupsi pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau (RTH) di Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

Edi akan diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kota Bandung Hery Nurhayat

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HN," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (15/8).

Selain Edi, penyidik juga akan memeriksa mantan Kepala Seksi Sertifikasi dan Dokumentasi di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Hermawan dan PNS bernama Agus Slamet Firdaus.

"Keduanya juga akan diperiksa sebagai saksi HN," kata Febri.

Sebelumnya, pada Rabu, 14 Agustus 2019 kemarin, penyidik menjadwalkan pemeriksaan mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada. Namun Dada tak hadir lantaran dalam kondisi sakit.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Herry Nurhayat (HN) sebagai tersangka kasus dugaan pengadaan tanah ruang terbuka hijau (RTH) di Pemkot Bandung Tahun Anggaran 2012/2013.

Selain Herry, KPK juga menjerat dua legislator kota kembang tersebut, yakni Tomtom Dabbul Qamar (TDQ) dan Kadar Slamet (KS) yang merupakan anggota DPRD Bandung 2009-2014 sekaligus Badan Anggaran (Banggar).

KPK menyebut, alokasi anggaran yang dikeluarkan untuk RTH sebesar Rp 123,9 miliar yang terdiri dari belanja modal tanah dan belanja penunjang untuk enam RTH. Dua di antaranya yakni RTH Mandalajati dengan anggaran Rp 33,445 miliar dan RTH Cobiru dengan anggaran Rp 80,7 miliar.

Diduga, TDQ dan KS meminta penambahan anggaran. Keduanya juga diduga sebagai makelar dalam pembebasan lahan. Sedangkan Herry, selalu pengguna anggaran membantu proses pencairan anggaran.

Reporter: Fachrur RozieSumber: Liputan6.com