Korupsi Rp 2,3 M, mantan PD Pembangunan Binjai dibui 6 tahun

Kamis, 24 Oktober 2013 17:56 Reporter : Yan Muhardiansyah
penjara. © Bestadvice.net

Merdeka.com - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (24/10), menjatuhi Dirut PD Pembangunan Binjai, Nazri Kamal, dengan hukuman 6 tahun penjara. Dia dinyatakan telah mengorupsi keuangan negara Rp 2,3 miliar.

Nazri dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP, sebagaimana dakwaan primer JPU. Dia dinyatakan telah mengorupsi uang kas PD Pembangunan Binjai sebesar Rp 2,3 miliar secara bersama-sama untuk menguntungkan orang lain atau suatu kooperasi.

Selain hukuman penjara, Nazri juga didenda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan. Dia pun diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 1,16 miliar. Jika hartanya tidak cukup untuk membayar, dia harus dipidana selama 3 bulan penjara.

"Terdakwa bersama anggota direksi yang lain (Khairil Ramadhan) masing-masing membayar 50 persen atau masing-masing Rp 1,16 miliar," kata Ketua Majelis Hakim Agus Setiawan, Kamis (24/10).

Putusan majelis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Binjai meminta majelis hakim agar menjatuhi Nazri dengan hukuman 8 tahun penjara.

Majelis hakim menyatakan, Nazri bersama Khairil Ramadhan, anggota Direksi PD Pembangunan (berkas terpisah), meminjam uang dari pengusaha Wong Chie Cing sebesar Rp 1 miliar pada April 2007 dengan uang jasa pinjaman Rp 220 juta. Alasannya, dana itu digunakan untuk penyertaan modal dalam pembangunan 292 unit rumah di Perumahan Palem Alur Permai.

Terdakwa berjanji melunasi pinjaman itu dalam waktu tiga bulan atau Juli 2007. Karena tidak juga dilunasi, terdakwa tidak bisa melunasinya.

Terdakwa dan Wong Chie Ching kemudian membuat kesepakatan lisan memperpanjang pinjaman hingga 2010. Nilainya pun membengkak menjadi Rp 2,3 miliar dari utang awal Rp 1,22 miliar.

Peminjaman itu ternyata tidak disertai akta perjanjian dan tidak dibukukan dalam buku kas umum sesuai standar akuntansi. Peminjaman itu juga tidak dilaporkan kepada Wali Kota Binjai yang ditembuskan ke DPRD Binjai.

Untuk membayar utang kepada Wong Chie Cing, terdakwa menggunakan uang kas PD Pembangunan Binjai yang diambil dari rekening Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Pemuda Medan dan rekening Bank Sumut Cabang Binjai. Pembayaran itu tanpa permohonan persetujuan DPRD Binjai dan Wali Kota Binjai dan tidak tertuang dalam APBD/P-APBD TA 2007, 2008, 2009 dan 2010.

Menanggapi putusan majelis hakim, JPU menyatakan pikir-pikir, sedangkan terdakwa menyatakan banding. "Saya banding sampai ke ujung langit," ucap Nazri seusai sidang. [has]

Topik berita Terkait:
  1. Kasus Korupsi
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Subscribe and Follow

Temukan berita terbaru merdeka.com di email dan akun sosial Anda.