Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical menyerahkan semua proses hukum dugaan keterlibatan kader Golkar lainnya, Kahar Muzakir ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kahar disebut-sebut terlibat dalam kasus yang menjerat Rusli Zainal, yakni kasus dugaan penerimaan hadiah (gratifikasi) anggaran Pemprov Riau.

"Biar hukum memutuskan, kita kan negara hukum biar hukum yang memutuskan," katanya saat menjenguk Rusli di rutan KPK, Senin (1/7).

Ketika ditanya apakah ada bantuan hukum kepada Kahar, Ical enggan menjawab. Dia hanya menegaskan akan menyerahkan semuanya pada proses hukum yang sedang berjalan di KPK. "Biar hukum yang memutuskan," ujarnya.

Sebelumnya, Rusli diduga bertemu anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Setya Novanto di Senayan. Rusli diduga melobi proposal penambahan dana PON Riau dari APBN sebesar Rp 290 miliar.

Dalam kesaksian Lukman Abbas di suatu persidangan salah satu tersangka kasus ini, untuk memuluskan APBN ini mereka memberi Rp 9 miliar lebih dalam bentuk dollar ke Kahar Muzakkir.

Dari fakta persidangan itu, kemudian penyidik melakukan penggeledahan di ruang kerja Kahar dan Ketua Fraksi Partai Golkar, Setya Novanto, di Gedung Nusantara I lantai 12, Kompleks Gedung DPR-MPR, Senayan, Jakarta.

Penggeledahan itu terkait dengan perkara suap pengubahan peraturan daerah dalam pelaksanaan PON di Provinsi Riau pada 2012. Dari penggeledahan itu, KPK menyita beberapa berkas dan dokumen milik Setya serta Kahar.