Merdeka.com - Kejaksaan Negeri Depok menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus korupsi pembangunan ruang belajar di salah satu sekolah dasar negeri di kawasan Grogol Depok. Kasus ini mulai diusut pada Januari 2021. Dan kini sudah ditetapkan sejumlah tersangka.

"Jadi kemarin kita menetapkan tiga orang tersangka. Yaitu N (kepsek), W (ketua panitia) dan ketiga nanti nyusul inisialnya," kata Kepala Kejaksaan Negeri Depok, Sri Kuncoro, Jumat (17/9).

Kuncoro mengungkapkan, penetapan tersangka dilakukan sejak Maret lalu. Kemudian akan diajukan ke penuntutan. Ditegaskan dia bahwa dalam mendalami dugaan kasus, pihaknya bekerja secara senyap namun transparan.

"Jadi jangan dikira kita diam itu bukan tidak bekerja, kita diam tetap bekerja jadi kita karena kita tidak ada hal-hal yang kita tutupi sesungguhnya. Tapi ada sisi sisi tertentu yang memang kita pingin tenang saja. Artinya, kerja tetap jalan tetap seperti itu," tukasnya.

Saat ini pihaknya sedang melengkapi kelengkapan dokumen pemberkasan. Kuncoro menegaskan, secara umum pemberkasan sudah hampir selesai. Hanya ada beberapa lagi barang bukti yang harus disita. "Itu kelengkapan dokumen, dan dalam waktu dekat akan kita langsung ajukan ke pengadilan," katanya.

Dari kasus ini, dia menyebut negara mengalami kerugian ratusan juta. "Rp300-an juta lebih," timpalnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Depok menduga pembangunan ruang belajar di SDN Grogol 2 Depok terjadi penyimpangan. Pengadaan ruang belajar di sekolah tersebut dilakukan secara swakelola. Diduga ada kerugian negara ratusan juta akibat proyek pembangunan tersebut. "Pembangunan sekolah secara swakelola, kita temukan ada penyimpangan. Kita turun dalam waktu cepat dua bulan langsung kita naikkan ke penyidikan," kata Kuncoro.

Temuan tersebut diketahui dari laporan masyarakat. Kemudian pihaknya melakukan tindak lanjut dengan membentuk tim khusus. Dalam waktu dua bulan pihaknya bekerja cepat dan menemukan dugaan adanya penyimpangan. "November kemarin udah bentuk tim. Dalam waktu dekat kita tentukan tersangka. Kita harus lengkapi alat bukti yang ada, dan masukin keterangan ahli, ketika sudah yakin baru ditentukan. Sekarang belum berani ungkap (nama tersangka)," tambahnya.

Kuncoro menyebut, pembangunan ruang belajar tersebut menelan anggaran sekitar Rp1,5 miliar. Dan kerugian negara akibat proyek tersebut mencapai ratusan juta. Sri menegaskan, nilai kerugian memang tidak besar tetapi lebih pada dampak dari pembangunan yang dilakukan karena tidak sesuai standar dan bisa menimbulkan kerugian lebih besar nantinya.

"Tapi bagi kita miris, karena kalau bangun gedung sekolah banyak disunatin, nanti kualitas bangunan jelek. Dan selesai pandemi murid sekolah kembali dan tiba-tiba roboh, itu kerugian melebihi awalnya," tegasnya.

Sementara itu, Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Depok Hary Palar menambahkan, pembangunan ruang belajar itu menggunakan dana alokasi khusus (DAK)TA 2019 yang ada di Dinas Pendidikan Kota Depok. "Dalam tahap penyelidikan sesuai dengan surat perintah sudah telah ditemukan bukti yang cukup terkait dengan tindak pidana pembangunan 16 ruang baru pada SDN tersebut oleh Disdik," katanya.