'Korupsi daerah berasal dari politik dinasti'
Merdeka.com - Peneliti Korupsi Politik ICW, Almas Sjafrina menilai pelegalan politik dinasti menjadi rekayasa bagi kerabat kepala daerah yang ingin menguasai kekayaan negara. Sebab akan membahayakan jika kepala daerah yang sudah tidak menjabat, ikut campur pemerintahan selanjutnya.
"Korupsi politik dinasti, korupsi daerah berasal dari politik dinasti contohnya Banten, Ratu Atut menggantikan kakak atau adiknya di Banten," kata Almas dalam diskusi 'Runtuhnya Pengaturan Praktik Politik Dinasti' di Restaurant Dua Nyonya Cikini, Jakarta, Jumat (10/7).
Menurutnya, pemerintah harus tanggap terhadap potensi kecurangan tersebut. Maka dari itu harus dipersiapkan perangkat hukum untuk mengaturnya.
"Pertama rekomendasi pemerintah bahwa penyelenggara pemilu harus menyiapkan tools (aturan) pasal itu karena berpotensi menggunakan kekayaan negara," tambahnya.
Lanjut dia,partai politik diharapkan melakukan seleksi ketat terhadap calon kepala daerah yang ingin mengikuti Pilkada, sebelum mendaftarkan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah. "Jangan sampai yang dicalonkan merupakan kerabat kepala daerah sebelumnya," tandasnya.
(mdk/efd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kaesang: Politik Menjadi Satu Bagian yang Seru dan Indah
Dengan politik seseorang bisa menerapkan kebijakan baik untuk kepentingan rakyat banyak.
Baca SelengkapnyaPolitik Dinasti Disebut Tak akan Berdampak Buruk ke Ekonomi, tapi Ada Syaratnya
Syaratnya adalah ada orang lain yang bukan bagian keluarga Kepala Negara tadi juga mendapatkan porsi dan hak yang sama.
Baca SelengkapnyaKetua DPP NasDem Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimpin Bukan karena Penampilan Lucu
Taufik mengingatkan kepada masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan kemampuan mengatasi permasalahan bangsa.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ada 431 Kasus Korupsi Diusut Polisi di Tahun 2023, Kerugian Negara Capai Rp3,6 Triliun
Polri juga menetapkan 887 tersangka tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) sepanjang tahun 2023.
Baca SelengkapnyaPj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini
BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca Selengkapnya'Jangan Persatuan Dinodai karena Mendahulukan Kepentingan Politik'
Para elite politik diingatkan tidak menggunakan politik identitas dan ujaran kebencian demi meraih kekuasaan
Baca SelengkapnyaPolres Rohil Deklarasi Tertib Berlalu Lintas Demi Pemilu Damai 2024
Deklarasi diikuti oleh perwakilan seluruh partai politik peserta Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKetua KPK Firli Bahuri Tersangka, Ganjar Pranowo: Ini Peringatan, Kekuasaan Cenderung Korupsi
"Ini alert (peringatan) buat kita semuanya, bahwa kekuasaan itu umumnya kecenderungan korupsi. Power tends to corrupt itu ada,” kata Ganjar
Baca SelengkapnyaKaesang Sebut Bansos Dikorupsi saat Pandemi Lebih Bermasalah, Begini Reaksi Ganjar
Dia dididik oleh partai yang tidak akan kompromi dengan korupsi.
Baca Selengkapnya