Korupsi anggaran mobil dinas, Firman Harefa dituntut 4 tahun

Selasa, 24 Maret 2015 17:54 Reporter : Yan Muhardiansyah
Korupsi anggaran mobil dinas, Firman Harefa dituntut 4 tahun Sidang mantan Bendahara DPRD Kota Gunungsitoli, Firman Harefa (berbaju batik), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Selasa (24/3). ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gunungsitoli Sumatera Utara hari ini menuntut terdakwa korupsi Firman Harefa dengan pidana penjara selama empat tahun. Mantan Bendahara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, itu didakwa korupsi anggaran pembelian 35 unit mobil dinas.

Selain hukuman penjara, jaksa menuntut Firman membayar denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan. Jaksa menuntut pidana tambahan, yakni mewajibkan Firman membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 525 juta. Apabila tidak sanggup membayar dan hasil lelang harta benda tidak mencukupi, maka dia harus dipenjara selama enam bulan.

Jaksa Penuntut Umum, Firman Halawa menyatakan, Firman telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan diatur dan diancam dengan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

"Meminta agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Menyatakan terdakwa Firman Harefa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Jaksa Firman saat membacakan berkas tuntutan, di Pengadilan Tipikor Medan, Selasa (24/3).

Menurut jaksa, Firman dianggap terbukti korupsi anggaran Sekretariat DPRD Kota Gunung Sitoli dalam pengadaan 35 unit mobil dinas kurun 2011 sampai 2012. Akibatnya negara dirugikan Rp 892,2 juta.

Firman tidak menjalankan kejahatannya seorang diri. Dua pelaku lain, yakni Martin Itali Zendrato selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan Direktur CV Prima Perkasa Rugun CF Manullang juga didakwa dalam perkara sama. Mereka masih menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Medan.

Dalam pengadaan 35 unit mobil dinas anggota DPRD dan Pemkot Gunung Sitoli, pemerintah menganggarkan dana dengan pagu Rp 8,7 miliar. Setelah melalui proses lelang, CV Prima Perkasa ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan tawaran Rp 8,638 miliar.

Dalam dokumen penawaran diajukan, CV Prima Perkasa ternyata melampirkan dokumen tidak benar. Perusahaan ini juga seharusnya tidak bisa memenangkan lelang.

Selain itu, sebelum penawaran dan pengumuman pemenang, perusahaan itu sudah mendapatkan diskon pembelian sebesar Rp 131.161.500. Tetapi dia tidak mau rugi. Menurut jaksa, diskon pembelian kendaraan dinas tersebut merupakan hak negara. [ary]

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Kasus Korupsi
  3. Mobil Dinas
  4. Medan
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini