Merdeka.com - Aksi unjuk rasa menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di Gedung DPR, Rabu (24/5) berujung kemarahan PDIP. Sebab saat itu, ada momen aksi pembakaran bendera PDIP.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi ANAK NKRI, Edy Mulyadi mengatakan, kejadian pembakaran bendera PDIP adalah kecelakaan yang tak terencana dan hal itu sudah dijelaskan kepada polisi.

“Pembakaran bendera PDIP itu adalah accident. Kenapa accident? Waktu ditanya sama polisi, pastikan anak buah kalian yang di lapangan yang ikut rapat rapat kami, pasti sudah laporan bahwa tidak ada rencana bakar bendera. Jangankan rencana, dibahas saja nggak," kata Edy melalui video, Jumat (26/6).

Edy menegaskan, kejadian pembakaran bendera PDIP adalah kecelakaan, karena tidak pernah sama sekali disinggung dalam rapat untuk merencanakan pembakaran bendera tersebut.Termasuk kejadian pembakaran bendera PKI yang sebelumnya tidak direncanakan sama sekali. Edy mengakui, baru tahu ada pembakaran bendera di saat aksi sedang berlangsung.

"Saya sebagai korlap waktu itu, ketika istirahat di bawah atap yang orang pada orasi itu ada orang yang berbisik kepada saya, itu habis Azhar. Salat hujan deras, kita salat di bawah hujan yang deras. Habis ini bakar bendera PKI. Spontan saya jawab, emang ada benderanya? Ada. Oh yasudah," terangnya.

Sontak, karena usulan itu Edy ikut memandu proses pembakaran. Namun, dia tidak mengetahui sama sekali ternyata pembakaran bendera PKI diikuti dengan bendera PDIP.

"Ditanya kenapa kok bendera PDIP ikut dibakar? Saya nggak tahu waktu dibawa ke situ saya juga nggak tahu ada berapa bendera, waktu dipisah ada dua bendera. Waktu dibentang lah ada bendera PDIP. Saya juga kaget dalam hati saya. Tapi nggakpapa," ujarnya.

"Lalu polisi tanya, kenapa Pak Ustaz tidak menghentikan. Saya bilang gila, dalam suasana seperti itu 'eh yang PDIP jangan dibakar, yang PDIP jangan dibakar' nggak mungkin saya bilang begitu ya. Jadi satu, pembakaran bendera bukan rencana kita. Rapat tidak tapi ada rencana itu, karena suasana aksi ya begitu saya sebagai korlap sebagai penanggung jawab aksi, oke kita bakar," lanjutnya.

Atas kejadian itu, Edy menegaskan kembali, pembakaran bendara PDIP itu tidak direncanakan. Ia pun menduga pembakaran itu dilakukan oleh penyusup, karena tidak ada sama sekali dalam rencana.

“Kedua, bendera PDIP benar-benar accident tidak ada rencana. Dan seperti kata pimpinan kita guru-guru kita yang sudah bicara kemarin di tv ada Ustaz Yusuf Martak dan Ustaz Slamet Ma'arif, ada Ustaz Haikal. Itu diduga penyusup saudara-saudara. Penyusup yang membakar itu. Sekarang mungkin masih diselidiki siapa penyusupnya," jelasnya.

Laporan Polisi

Dari kejadian pembakaran bendera partai berlambang banteng pada aksi penolakan RUU HIP, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dengan tegas menyatakan akan menempuh jalur hukum

Tanggapi soal itu, Edy merespon bahwa pihaknya siap dan mempersilahkan jika pihak PDIP ingin menempuh jalur hukum, karena itu adalah hak sebagai warga negara yang dijamin dalam hukum.

"Wah bagus silakan saja. Pertama hak itu, setiap bangsa, setiap individu untuk menempuh jalur hukum. Monggo silakan saja, tetapi saya mau ingatkan lagi. Kita tidak keliru saudara jangan khawatir, jangan takut, kita tidak salah," katanya.

Menurutnya, dalam orasi-orasi dan tuntutan masa aksi adalah satu untuk menolak dan mencabut tuntutan RUU HIP dari prolegnas bahkan untuk dicabut agar tidak ada pembahasan untuk draf itu.

Tidak hanya itu, Edy juga akan menuntut kembali kepada kepolisian untuk mengusut siapa saja konseptor dalam penyusunan dan pengusulan draf RUU HIP, karena sudah melanggar ideologi negara.

"Kita minta supaya diusut konseptornya siapa coba di usut dengan jalur hukum, karena ini sudah melanggar ideologi negara yang mengganti ideologi negara Pancasila dengan ekasila trisila itu adalah satu pelanggaran serious pada konstitusi kita," terangnya.

"Kita juga meminta kepada MK untuk membubarkan partai yang menjadi inisiator pengusul RUU HIP ini," tambahnya.

Pada video klarifikasinya, Edy menduga bahwa rencana pengusulan diinisiasi oleh PDIP dengan kesesuaian pada narasi ekasila dan trisila yang tertuang dalam anggaran dasar PDIP. Karena, sesuai dengan apa yang menjadi polemik pada RUU HIP.

Sudah Dipanggil Polisi

Polda Metro Jaya mengaku belum menerima laporan terkait pembakaran bendara PDIP saat demo tolak RUU HIP di depan gedung DPR, Rabu (24/6) kemarin. Namun, korlap (Koordinator Lapangan) aksi sudah dimintai keterangan.

"Saya sampaikan, belum ada laporan polisinya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Polda Metro Jaya, Jumat (26/6).

"Kalau korlap iya (diminta klarifikasi) oleh intel, ini kan intel dimintai keterangan ada apa ini kejadiannya. Tapi kalau temen-temen nanyain sudah diperiksa ya belum, laporan polisi belum ada," ujarnya.

Korlap aksi, kata Argo, dipanggil penyidik pada Kamis (25/6) kemarin.

PDIP Tersinggung

Selain Hasto Kristiyanto, Mantan Sekretaris Jenderal PDIP yang juga Menpan RB Tjahjo Kumolo mengatakan, wajar jika kader partainya merasa terganggu dengan insiden pembakaran bendera partainya di depan gedung DPR oleh demonstran yang menolak RUU HIP, Rabu 24 Juni 2020 lalu.

"Saya kira setiap orang, setiap kelompok, setiap organisasi pasti akan merasa terhina, tersinggung, kalau lambang-lambang partainya, organisasinya, termasuk harga diri dan kehormatannya itu terganggu," kata Tjahjo di Jakarta, Jumat (26/5).

Dia menegaskan, siapapun boleh melakukan aksi. Tapi jika sudah membakar atau merusak, siapapun merasa tersinggung.

"Ini harga diri, kami harga diri teman-teman partai. Kami merasa tersinggung, terhina, kok sampai ada yang membakar. Kalau dibiarkan, lama-lama bisa membakar gedung partai ini," ungkap Tjahjo.