Koordinator Bansos Tak Boleh Orang Berlatar Parpol Cegah Konflik Kepentingan

Selasa, 4 Agustus 2020 20:56 Reporter : Ahda Bayhaqi
Koordinator Bansos Tak Boleh Orang Berlatar Parpol Cegah Konflik Kepentingan bantuan paket sembako kemensos. ©2020 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - PDIP menginstruksikan kadernya agar mengikuti seleksi koordinator PKH Kemensos di kabupaten/kota. Instruksi tersebut tertuang dalam surat yang dikeluarkan oleh DPP PDIP Nomor 1684/IN/DPP/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 bersifat rahasia.

Menilai langkah PDIP itu, peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiarti mengatakan etikanya program bantuan dengan bantuan dengan dana pemerintah tidak dikoordinasikan atau terkait orang dengan latar belakang partai politik, organisasi dan kelompok kepentingan tertentu.

"Hal ini untuk menghindari adanya konflik kepentingan, termasuk membagikan bansos hanya pada kelompok masyarakat tertentu yang merupakan basis organisasi/konstituen partai, atau pembagian bansos yang kemudian memberikan keuntungan politik/materil bagi kelompok/partai tertentu," ujar Aisah melalui pesan singkat, Selasa (4/8).

Konflik kepentingan itu berpotensi tinggi karena sudah mendekati tahapan Pilkada. Rentan penggunaan dana bantuan sosial pemerintah untuk kepentingan kemenangan Pilkada.

Secara nilai etika juga sudah pasti tidak etis. Apalagi aturan formal kode etik SDM PKH melarang koordinator berlatarbelakang partai politik. Sehingga, seharusnya partai politik tidak mengeluarkan aturan tertulis mendorong kadernya terlibat dalam program PKH.

"Dengan demikian, idealnya partai politik tidak mengeluarkan aturan secara tertulis yang mendorong kadernya untuk terlibat aktif seperti ini, karena alasan etika dan regulasi tadi," kata Aisah.

Menurutnya, partai politik terutama pendukung pemerintah seharusnya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Dengan cara menunjukkan bahwa program pemerintah dijalankan untuk kepentingan masyarakat seluruhnya.

"Sebagai bagian dari upaya itu, partai politik hendaknya menghindarkan diri dr kemungkinan konflik kepentingan terhadap pemerintah, dengan tidak terlibat secara langsung pada program bantuan sosial di tengah pilkada dan pandemi seperti saat ini," pungkasnya. [gil]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini