KontraS: Minta Kritik Harus Sopan Santun Menandakan Jokowi Subjektif, Ini Bahaya
Merdeka.com - Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Rivanlee Anandar menilai, pernyataan Presiden Joko Widodo soal kritik harus dengan sopan santun berbahaya. Rivanlee mengatakan, mengatur sopan santun dalam kritik menandakan Presiden Jokowi menerima kritik secara subjektif.
Berbahaya sebab akan melatarbelakangi penegakan hukum menindak seseorang atas nama sopan santun. Sehingga memunculkan aturan pasal karet demi melindungi nama baik.
"Mengatur sopan santun dalam kritik menandakan presiden juga subjektif menerima kritik. Ini yang berbahaya karena melatarbelakangi orang-orang termasuk penegakan hukum dalam menindak seseorang atas nama sopan santun dan muncul aturan karet demi melindungi nama baik," ujar Rivanlee, Rabu (30/6).
Rivanlee menuturkan, dalam kritik publik ukuran sopan santun subjektif. Seharusnya Jokowi menjawab hal yang substantif, misalnya merekomendasikan pasal karet di UU ITE dihapus.
"Dalam kritik publik, ukuran sopan santun sangat subjektif. Lebih baik presiden jawab dengan hal yang lebih substantif: merekomendasikan pasal karet UU ITE dihapus dan lain lain," tuturnya.
Rivanlee juga mendorong sebaiknya Presiden menjamin kebebasan berpendapat. Sikap Jokowi itu tidak menjawab permasalahan kebebasan sipil.
"Presiden semestinya bukan bukan mempersilakan saja, tapi menjamin kebebasannya. Mulai dari tingkat pelaksana sampai dengan aturan yang membatasi kebebasan berekspresi," ucapnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi santai terkait kritikan yang disampaikan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) dalam media sosial soal the king of lip service. Jokowi mengatakan pihak kampus tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk menyampaikan pendapat.
"Baru baru ini ada yang ngomong saya ini Bapak bipang dan terakhir ada yang menyampaikan mengenai The King Of Lip service. ya saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa, dan ini negara demokrasi jadi kritik itu boleh-boleh saja, dan Universitas tidak apa, tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi," kata Jokowi dalam akun YouTube sekretariat Presiden, Selasa (29/6).
Jokowi pun mengakui kerap kali selalu dilontarkan kritikan. Mulai dari kelmar-klemer hingga pemimpin yang otoriter.
"ya, Itukan sudah sejak lama ya, dulu ada yang bilang saya ini kelmar-klemer, ada yang bilang juga saya itu plonga-plongo. kemudian ganti lagi ada yang bilang saya ini otoriter, kemudian ada juga yang ngomong saya ini bebek lumpuh," bebernya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kritik Jokowi, Ketua BEM KM UGM Pastikan Tidak Ada Muatan Politik Praktis
BEM KM UGM telah membuat kajian setebal 300 halaman yang berisikan isu-isu komprehensif.
Baca SelengkapnyaJokowi Dikritik soal Pembagian Bansos, Bahlil: Jangan Batasi Presiden Dekat Dengan Rakyat
Bahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.
Baca SelengkapnyaJokowi Jawab Anies soal Kritikan Debat: Saya Bicara untuk 3 Capres
Kritikam itu disampaikan agar debat Pilpres 2024 berikutnya berjalan lebih baik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dulu AHY Kritik IKN Sita Anggaran Negara, Usai Jadi Menteri Puja Puji
AHY resmi dilantik Presiden Jokowi menjadi Menteri ATR/BPN di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024) lalu.
Baca SelengkapnyaJK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana
JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaPuan soal Ramai Petisi Akademisi Kritik Jokowi: Biarlah Rakyat yang Menilai
Ramai akademisi mengeluarkan petisi untuk Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaTok! Jokowi Resmi Teken Revisi UU ITE, Penyebar Hoaks Terancam Penjara 6 Tahun
Aturan ini diteken Jokowi pada 2 Januari 2024. Revisi UU ITE ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Baca SelengkapnyaGuntur Soekarno Minta Fokus Pemilu Tak Usah Bahas Pemakzulan Jokowi
Kalimat Guntur Soekarno itu justru meluruskan agar relawan tidak perlu jauh-jauh membahas soal pemakzulan Jokowi.
Baca Selengkapnya