Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KontraS: Minta Kritik Harus Sopan Santun Menandakan Jokowi Subjektif, Ini Bahaya

KontraS: Minta Kritik Harus Sopan Santun Menandakan Jokowi Subjektif, Ini Bahaya Presiden Joko Widodo. YouTube @Sekretariat Presiden ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Rivanlee Anandar menilai, pernyataan Presiden Joko Widodo soal kritik harus dengan sopan santun berbahaya. Rivanlee mengatakan, mengatur sopan santun dalam kritik menandakan Presiden Jokowi menerima kritik secara subjektif.

Berbahaya sebab akan melatarbelakangi penegakan hukum menindak seseorang atas nama sopan santun. Sehingga memunculkan aturan pasal karet demi melindungi nama baik.

"Mengatur sopan santun dalam kritik menandakan presiden juga subjektif menerima kritik. Ini yang berbahaya karena melatarbelakangi orang-orang termasuk penegakan hukum dalam menindak seseorang atas nama sopan santun dan muncul aturan karet demi melindungi nama baik," ujar Rivanlee, Rabu (30/6).

Rivanlee menuturkan, dalam kritik publik ukuran sopan santun subjektif. Seharusnya Jokowi menjawab hal yang substantif, misalnya merekomendasikan pasal karet di UU ITE dihapus.

"Dalam kritik publik, ukuran sopan santun sangat subjektif. Lebih baik presiden jawab dengan hal yang lebih substantif: merekomendasikan pasal karet UU ITE dihapus dan lain lain," tuturnya.

Rivanlee juga mendorong sebaiknya Presiden menjamin kebebasan berpendapat. Sikap Jokowi itu tidak menjawab permasalahan kebebasan sipil.

"Presiden semestinya bukan bukan mempersilakan saja, tapi menjamin kebebasannya. Mulai dari tingkat pelaksana sampai dengan aturan yang membatasi kebebasan berekspresi," ucapnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi santai terkait kritikan yang disampaikan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) dalam media sosial soal the king of lip service. Jokowi mengatakan pihak kampus tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk menyampaikan pendapat.

"Baru baru ini ada yang ngomong saya ini Bapak bipang dan terakhir ada yang menyampaikan mengenai The King Of Lip service. ya saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa, dan ini negara demokrasi jadi kritik itu boleh-boleh saja, dan Universitas tidak apa, tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi," kata Jokowi dalam akun YouTube sekretariat Presiden, Selasa (29/6).

Jokowi pun mengakui kerap kali selalu dilontarkan kritikan. Mulai dari kelmar-klemer hingga pemimpin yang otoriter.

"ya, Itukan sudah sejak lama ya, dulu ada yang bilang saya ini kelmar-klemer, ada yang bilang juga saya itu plonga-plongo. kemudian ganti lagi ada yang bilang saya ini otoriter, kemudian ada juga yang ngomong saya ini bebek lumpuh," bebernya.

(mdk/ray)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kritik Jokowi, Ketua BEM KM UGM Pastikan Tidak Ada Muatan Politik Praktis

Kritik Jokowi, Ketua BEM KM UGM Pastikan Tidak Ada Muatan Politik Praktis

BEM KM UGM telah membuat kajian setebal 300 halaman yang berisikan isu-isu komprehensif.

Baca Selengkapnya
Jokowi Dikritik soal Pembagian Bansos, Bahlil: Jangan Batasi Presiden Dekat Dengan Rakyat

Jokowi Dikritik soal Pembagian Bansos, Bahlil: Jangan Batasi Presiden Dekat Dengan Rakyat

Bahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Jawab Anies soal Kritikan Debat: Saya Bicara untuk 3 Capres

Jokowi Jawab Anies soal Kritikan Debat: Saya Bicara untuk 3 Capres

Kritikam itu disampaikan agar debat Pilpres 2024 berikutnya berjalan lebih baik.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Dulu AHY Kritik IKN Sita Anggaran Negara, Usai Jadi Menteri Puja Puji

Dulu AHY Kritik IKN Sita Anggaran Negara, Usai Jadi Menteri Puja Puji

AHY resmi dilantik Presiden Jokowi menjadi Menteri ATR/BPN di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024) lalu.

Baca Selengkapnya
JK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana

JK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana

JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.

Baca Selengkapnya
Puan soal Ramai Petisi Akademisi Kritik Jokowi: Biarlah Rakyat yang Menilai

Puan soal Ramai Petisi Akademisi Kritik Jokowi: Biarlah Rakyat yang Menilai

Ramai akademisi mengeluarkan petisi untuk Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Tok! Jokowi Resmi Teken Revisi UU ITE, Penyebar Hoaks Terancam Penjara 6 Tahun

Tok! Jokowi Resmi Teken Revisi UU ITE, Penyebar Hoaks Terancam Penjara 6 Tahun

Aturan ini diteken Jokowi pada 2 Januari 2024. Revisi UU ITE ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Baca Selengkapnya
Guntur Soekarno Minta Fokus Pemilu Tak Usah Bahas Pemakzulan Jokowi

Guntur Soekarno Minta Fokus Pemilu Tak Usah Bahas Pemakzulan Jokowi

Kalimat Guntur Soekarno itu justru meluruskan agar relawan tidak perlu jauh-jauh membahas soal pemakzulan Jokowi.

Baca Selengkapnya