Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Bagas Adhadirgha menilai pembangunan sumber daya manusia pengusaha-pengusaha muda perlu dimulai dari kawasan pedesaan.

“Pembangunan pengusaha-pengusaha muda itu tidak melulu bisa dilakukan dari kota, tetapi kita bisa mulai dari desa,” katanya, Sabtu (19/11).

Hal ini dia sampaikan menjawab pertanyaan dari panelis yang sekaligus pendiri Hipmi Abdul Latief dalam gelaran Debat ke-3 kandidat Caketum BPP Hipmi 2022-2025 sebelum menuju Musyawarah Nasional yang akan di laksanakan di Solo tanggal 21 November 2022 mendatang.

Abdul Latief memberikan pertanyaan 'Hipmi adalah organisasi kader. Apa konsep Hipmi masuk desa dan bagaimana teknologi bisa masuk desa?'.

Bagas sendiri merupakan satu dari tiga calon Ketua Umum BPP Hipmi yang bertarung memperebutkan kursi ketua umum bersama dengan Akbar Himawan Buchari dan Anggawira.

Bagas menjelaskan bahwa pembangunan di Indonesia sudah berubah dari java sentris menjadi Indonesia sentris. Di mana 50 persen lebih investasi itu terjadi di luar Jawa.

Menurut dia, pembangunan SDM pengusaha muda dari desa itu sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakilnya Ma’ruf Amin.

“Sehingga kami memiliki program Hipmi masuk desa. Di mana sebagian besar kawan-kawan yang berusia produktif kami bekali dengan program mentoring yang merupakan bagian dari inkubator Hipmi sebagai pusat inkubator pengusaha muda di Indonesia. Dan ke depan jika saya terpilih jadi Ketum Hipmi saya akan galakan Hipmi masuk desa menjadi program utama Hipmi ke depan,” ujar dia.

Chairman untuk Keketuaan Dewan Wirausahawan Muda (ASEAN Young Entrepreneurs Council/AYEC) di Indonesia itu juga mengedepankan misi utamanya menjadikan Hipmi sebagai pusat inkubator pengusaha muda nasional.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang menjadi panelis dalam debat tersebut juga memberikan pertanyaan seputar ekonomi global yang tidak sedang dalam kondisi baik-baik.

“Hipmi harus memposisikan diri dalam rangka memperjuangkan stabilitas ekonomi dan terwujudnya penambahan dunia usaha dan naik kelas bagi kader Hipmi. Jika jadi Ketum Hipmi, ketika terjadi gejolak apakah proses demokrasi yang didahulukan atau proses ekonomi yang didahulukan?,” tanya Menteri Bahlil.

Menurut Bagas tidak ada kestabilan politik tanpa adanya kestabilan ekonomi. Dan Indonesia sebagai salah satu lumbung energi dan pangan internasional, harus menjaga kestabilan ekonominya sehingga mampu menjaga kestabilan politik ke depan.

Dia menambahkan bahwa konsensus bersama antara semua stakeholder harus segera di lakukan karena resesi akan ada pada tahun depan.

“Apapun hasil konsensusnya saya rasa akan menjadi keputusan terbaik yang menjadi pemahaman bahwasanya Indonesia akan bersatu apabila kita kuat dalam menghadapi resesi,” tambah dia.

Sementara itu salah satu Calon Ketua Umum Anggawira menilai bahwa sudah menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan transisi demokrasi yang ada.

“Proses pembangunan bisa berjalan lancar tentunya ada stabilitas ekonomi dan politik itu yg paling penting. Tanpa stabilitas politik yang baik maka tidak mungkin perubahan dan perbaikan ekonomi bisa bertahan dengan baik,” tambah dia.

Sementara Calon Ketua Umum Akbar menilai bahwa Hipmi sebagai mitra strategis pemerintah bisa dapat berkontribusi dalam memberikan masukan dengan keadaan ekonomi global yang ada dengan keadaan ekonomi nasional yang ada.

“Posisi Hipmi di sini jelas mementingkan stabilitas ekonomi daripada stabilitas politik karena akan sia-sia pekerjaan pemerintah yang sudah kita bangun. Maka Hipmi jelas akan mementingkan stabilitas ekonomi di banding stabilitas politik dan jadi masukan kita ke pemerintah,” jelas dia.