Merdeka.com - Kongres ke-3 Association of Asian Constitutional Cours (AACC) Equivalent Institution, mendorong kerja sama dengan Afrika. Hal ini terungkap dalam pertemuan Board of Member Meeting (BOMM) atau Dewan Anggota.

"Saya di dalam sidang BOMM mengatakan supaya kongres kali ini memberikan rekomendasi kepada ketua terpilih untuk bisa menindaklanjuti kerja sama dengan Afrika," kata salah satu delegasi Indonesia, Patrialis Akbar yang juga Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) RI di Convention Center, Jumat (13/8).

Menurut Patrialis, forum menyambut baik usulan kerja sama dengan Afrika. Bahkan, Aljazair mengungkapkan kegembiraannya jika kerja sama dengan Afrika terealisasi.

"Semuanya punya pikiran hampir sama, tapi tentu harus ditindaklanjuti dengan Memorandum of Understanding (MoU). Kalau nggak, nggak jalan dong," tuturnya.

Kongres ke-3 AACC yang bertema Pemajuan dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (The Promotion and Protection of Citizens' Constitutional Rights) ini berlangsung hingga Jumat (12/8). Kongres ini terbagi dalam tiga sesi, pertama mengusung subtema "Mekanisme Pemajuan dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara: Perspektif Beberapa Negara" yang akan menampilkan lima pembicara dari Malaysia, Rusia, Korea, Maroko, dan Thailand dan Kazakhastan sebagai penanggap.

Kedua, membahas subtema "Peran Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenis dalam Memajukan dan Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara melalui Putusan Pentingnya" dengan pembicara berasal dari Indonesia, Filipina, Aljazair, Azerbaijan yang memaparkan pengalaman masing-masing negara.

Ketiga, pembicara dari Mongolia, Turki, dan Afghanistan akan membahas subtema "Tantangan Terkini dan Arah ke Depan untuk Menguatkan Pemajuan dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara". Pembicara Kyrgyzstan dan Myanmar jadi penanggap pada sesi ketiga ini.

Kongres ini dihadiri Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenis se-Asia. Mereka di antaranya:

1. Indonesia

2. Afghanistan

3. Azerbaijan

4. Kazakhstan

5. Korea

6. Myanmar

7. The Philippines

8. Russia

9. Tajikistan

10. Thailand

11. Kyrgys Republic

12. Malaysia

13. Mongolia

14. Turkey

15. Venice Commission

16. CCJA

17. Morocco

18. Vietnam.