Merdeka.com - Polemik soal konservasi dan penambangan kapur di kawasan karst Citatah belum menemukan titik terang. Padahal, dampaknya terhadap kerusakan lingkungan lambat laun akan terasa.

Beberapa pihak sudah mencoba menggugah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, supaya melakukan tindakan nyata terhadap penyelamatan karst Citatah.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Jabar, Sumarwan, menyatakan izin penambangan kawasan itu diterbitkan oleh pihak kabupaten. Dia meyakini, semua penambang besar di wilayah itu mempunyai izin.

"Kalau yang kecil belum terdeteksi. Justru yang tidak terdeteksi yang jumlahnya besar," kata Sumarwan saat dihubungi merdeka.com.

Menurut Sumarwan, pemerintah daerah mengaku sudah mempunyai peta kawasan penambangan karst, dan wilayah yang dilindungi. Hanya saja, menurut ketentuan undang-undang, izin tidak bisa berpindah tangan sebelum waktu habis.

Hanya saja, dari penjelasan Sumarwan, jika ada penambangan di wilayah di luar yang ditentukan, maka prosesnya cukup lama. Sebab, yang berwenang mencabut adalah pemerintah kabupaten.

"Kalau yang ada kita lindungi itu situs Gua Pawon, satu lagi Stone Garden. Itu kan batu gamping. Kemudian Gunung Masigit. Lalu ada tebing 45 untuk latihan Kopassus," ujar Sumarwan.

Sumarwan melanjutkan, penambangan kapur di Citatah tidak dilakukan langsung oleh perusahaan besar. Sebab, usaha pabrik kapur memang diberi izin, tetapi mereka tidak mempunyai konsesi tambang. Mereka lantas menampung bahan batu kapur ditambang masyarakat setempat.

"Itu memang beberapa dampak akan muncul. Salah satunya kan sudah ada pergeseran jalan, kemudian di sana mulai longsor. Memang itu harus bersama-sama. Kawasan itu akan kita lihat. Kalau ada yang masuk lahan Perhutani, kita akan kerjasama. Yang agak memerlukan perhatian berat yang tanah hak milik," ucap Sumarwan.

Sumarwan menyatakan, mereka berusaha memperbaiki kawasan karst Citatah, dengan cara mengubah pola pikir dan mengalihkan mata pencaharian warga.