Kompolnas Soal Perubahan Warna Pelat Nomor Kendaraan: Memudahkan Identifikasi ETLE

Merdeka.com - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri berencana akan mengubah warna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Hal ini dilakukan untuk menindak lanjuti Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Menanggapi hal tersebut, Komisioner Kompolnas Irjen (Purn) Pudji Hartanto Iskandar mengatakan, rencana tersebut sudah lama dilakukan semenjak adanya tilang elektronik.

"Rencana hal tersebut sebetulnya sudah lama untuk adanya penggantian/ganti atau dimodifikasi sejak dicanangkan rencana ETLE dan termasuk juga Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar," kata Pudji saat dihubungi, Senin (16/8).

"Setelah melalui kajian dan FGD banyak cara untuk mempercepat dan mempermudah mengidentifikasi kendaraan yang sedang jalan di jalan raya," sambungnya.

Ia menjelaskan, alasan adanya perubahan warna pada TNKB itu agar mudah untuk diidentifikasi jika adanya atau terjadinya suatu pelanggaran di jalan.

"Berkaitan hal tersebut, sebagai contoh untuk cepat identifikasi kendaraan bila terjadi pelanggaran dan bisa juga sebagai deteksi pelaksanaan jalan berbayar," jelasnya.

"Sehubungan dengan itu, Korlantas Polri menyiapkan piranti kerasnya dengan mengganti TNKB dan pastinya ada penambahan spektek misal dipasang OBU atau hal lain," tambahnya.

Menurutnya, perubahan warna TNKB menjadi warna putih merupakan warna terang dan untuk mempermudah menangkap signal jika ada pelanggaran yang ditangkap dalam kamera pemantau Closed Circuit Television (CCTV).

"Hal lain menurut saya suatu kemajuan dan itu positif, karena di negara maju TNKB tidak sekedar lempengan kaleng saja. Untuk itu penerapannya juga bertahap saat pergantian TNKB, saat waktu bayar pajak ranmor atau balik nama dan sebagainya sesuai peraturan yang dituangkan dalam Peraturan Kapolri," ungkapnya.

Meski adanya perubahan TNKB, lanjut Pudji, nantinya tidak akan adanya penambahan biaya khusus untuk plat tersebut. Sehingga, masyarakat tak perlu dengan adanya rencana itu.

"Sejalan dengan sudah beredarnya info tersebut, Kompolnas berharap Korlantas Polri segera melakukan sosialisasi secara masiv sampai dengan ke pelosok daerah, di mana masih banyak di daerah pelosok yang tanpa TNKB utamanya ranmor roda dua," paparnya.

Berikut Peraturan Kepolisian Nomor 7 tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) berwarna dasar:a. putih, tulisan hitam untuk Ranmor perseorangan, badan hukum, PNA dan Badan Internasional;b. kuning, tulisan hitam untuk Ranmor umum;c. merah, tulisan putih untuk Ranmor instansi pemerintah; dand. hijau, tulisan hitam untuk Ranmor di kawasan perdagangan bebas yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Warna TNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan tanda khusus untuk Ranmor listrik yang ditetapkan dengan Keputusan Kakorlantas Polri. (3) TNKB dipasang pada tempat yang disediakan di bagian depan dan belakang Ranmor yang mudah terlihat dan teridentifikasi. (4) Standarisasi spesifikasi telmis TNKB ditetapkan dengan Keputusan Kakorlantas Polri. (5) Pengadaan material TNKB diselenggarakan secara terpusat oleh Korlantas Polri.

Sebelumnya, Korps Lalu Lintas (Korlantas) merencanakan perubahan warna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Hal itu sebagai tindak lanjut Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

"Benar, kita memang merencanakan ada beberapa perubahan terkait dengan TNKB," kata Kasubdit STNK Korlantas Polri Komisaris Besar Taslim Chairuddin saat dikonfirmasi merdeka.com, Jumat (13/8).

Diketahui, Korps Lalu Lintas (Korlantas) telah memastikan tidak akan ada perubahan biaya dalam rencana perubahan warna TNKB. Hal itu sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

"Untuk biaya, tidak ada perubahan sama dengan biaya TNKB sebelumnya," kata Kasubdit STNK Korlantas Polri Komisaris Besar Taslim Chairuddin saat dihubungi merdeka.com, Sabtu (14/8).

Oleh sebab itu karena tidak ada perubahan, maka biaya ganti pelat nomor masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam peraturan tersebut, tertulis biaya penerbitan TNKB untuk kendaraan roda dua dan tiga sebesar Rp 60.000. Sementara untuk kendaraan roda empat atau lebih sebesar Rp 100.000. Sehingga masyarakat diimbau agar tidak perlu risau dengan aturan ini.

"Masyarakat tidak akan dibuat repot apalagi dirugikan dengan perubahan ini," terangnya.

Sementara untuk teknis pelaksanaan, Taslim menjelaskan penggunaan pelat baru akan digunakan untuk kendaraan baru maupun kendaraan yang sudah semestinya diganti pelat nomornya yang diatur setiap lima tahun.

"Untuk penerapannya tentu untuk kendaraan yang memang membutuhkan TNKB, seperti kendaraan baru, balik nama, perubahan atau yang masa STNK/TNKBnya habis. Itupun setelah kita habiskan stok material lama yang masih ada," terangnya.