Merdeka > News

Komnas HAM Soroti Masih Ada Hukuman Mati, Dorong Dihapus dari RKUHP

Senin, 5 Desember 2022 19:40 Reporter : Raynaldo Ghiffari Lubabah
Komnas HAM Soroti Masih Ada Hukuman Mati, Dorong Dihapus dari RKUHP Komnas HAM Sikapi Hukuman Mati di RKUHP. ©2022 Antara

Merdeka.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) versi terbaru (30 November 2022) yang masih memuat atau memasukkan pidana hukuman mati. Pidana hukuman mati sebagai pidana alternatif tertuang dalam Pasal 67 dan 98.

Komnas HAM menilai hukuman mati bertentangan dengan Pasal 28 (A) UUD 1945, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

"RKUHP masih mencantumkan hukuman mati sebagai bentuk pemidanaan alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah tindak pidana," kata Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah di Jakarta dilansir Antara, Senin (5/12).

Anis mengatakan hal tersebut juga dinilai bertentangan dengan Pasal 6 Kovenan Hak Sipil dan Politik di mana hak atas hidup adalah hak asasi yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apa pun (non derogable right).

Meski demikian, Komnas HAM memberikan catatan kemajuan dalam RKUHP dimana hukuman mati tidak lagi menjadi hukuman pokok, namun pidana yang bersifat khusus untuk pidana tertentu.

Selain itu, termasuk pula memasukkan pengaturan masa percobaan 10 tahun untuk mengubah putusan hukuman mati.

2 dari 2 halaman

Senada dengan itu, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan sesuai prinsip HAM hukuman mati harus dihapuskan. Jika RKUHP yang disusun ingin membuat efek jera, maka masih banyak cara lain selain hukuman mati.

Di berbagai negara, kata dia, upaya penghapusan hukuman mati menyangkut banyak aspek yaitu sosiologis, kultural hingga politik yang tidak mudah untuk diputuskan.

Kendati demikian, Komnas HAM tetap menyambut baik RKUHP versi terbaru masih mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menerapkan pidana hukuman mati, dan tidak menjadikannya sebagai pidana pokok (pidana alternatif).

"Kita harus terus memperbaiki hukum pidana agar semakin maju terutama dalam jaminan hak asasi manusia," ujarnya.

[ray]

Baca juga:
Pasal Perzinaan dalam RKUHP: Pasangan Bukan Suami Istri Berzina Dipidana 1 Tahun
RKUHP: Menyerang Harkat dan Martabat Presiden Dihukum Tiga Tahun Penjara
RKUHP Segera Disahkan, Menkum HAM: Tidak Setuju Silakan Gugat ke MK
Ini Pasal Tindak Pidana Penghinaan di RKUHP
DPR: Pasal Kontroversial RKUHP Sudah Disesuaikan, Kami Bahas dengan Hati

DPR: Pasal Kontroversial RKUHP Sudah Disesuaikan, Kami Bahas dengan Hati
DPR: Pasal Kontroversial RKUHP Sudah Disesuaikan, Kami Bahas dengan Hati
Segera Disahkan, Ini Draf Final RKUHP
Segera Disahkan, Ini Draf Final RKUHP
Menkumham Klaim RKUHP sudah Akomodasi Aspirasi Rakyat Jelang Disahkan
Menkumham Klaim RKUHP sudah Akomodasi Aspirasi Rakyat Jelang Disahkan
Aksi Kamisan ke-755 Tolak RKUHP Bermasalah
Aksi Kamisan ke-755 Tolak RKUHP Bermasalah
Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. RKUHP
  3. Revisi KUHP
  4. RUU KUHP
  5. Hukuman Mati
  6. Viral Hari Ini
  7. Komnas HAM
  8. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

logo

Selengkapnya »
arrow
arrow
image

Pelayanan Buruk Pegawai Pajak dan Bea Cukai Berujung Permintaan Maaf Kemenkeu
image

Terhalang Cerita Hoaks Belanda saat Tugas di AS, Kapolri Tunjukkan Foto Jenazah Muso
image

Fakta-Fakta Pesawat Super Air Jet Rute Bali-Jakarta Terbang Rendah Tanpa AC
image

Letjen TNI Tiba-Tiba Tertawa Saat Minum Teh dengan Ratu Belanda, Teringat 2 Hal ini

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Hot Issue

Opini

Rekomendasi