Merdeka.com - Komnas HAM menerima pengaduan dan audiensi para koalisi buruh migran berdaulat. Pengaduan yang diterima Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan M.Choirul Anam tersebut terkait kondisi yang dialami buruh migran undocumented di Sebah, Malaysia yang dideportasi ke Indonesia melalui Nunukan dan Makassar.

"Beberapa poin penting disampaikan oleh koalisi ini kepada Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI," katanya dalam pesan singkat, Rabu (15/7).

Dia menjelaskan, mereka menerangkan telah terjadi deportasi 3 gelombang dari Sabah dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Kurang lebih 900 orang deportan. Mereka selama di Sabah diperlakukan tidak manusiawi.

"Termasuk didalamnya dapat cambukan. Selama proses di Indonesia (khususnya di tempat penampungan yang berada di Makassar) kondisi mereka juga memprihatinkan, termasuk kebutuhan akan obat dan pelayanan medis akibat perlakuan tidak manusiawi di Sabah," ujar.

Sebab itu, Komnas HAM akan ambil langkah cepat. Agar perlindungan bagi buruh migran korban deportasi terpenuhi. Serta mendapatkan penanganan yang maksimal.

"Kami akan segera memproses aduan dan audiensi ini dengan cepat, khususnya terkait kebutuhan obat dan pelayanan medis. Oleh karenanya penting bagi Komnas HAM untuk segera menindaklanjuti dengan Kepala BP2MI, gubernur Sulawesi Selatan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Kepala Gugus Tugas Covid-19," ungkap Choirul.

Dia menjelaskan bukan kali ini saja peristiwa deportasi buruh migran undocumented terjadi. Pada 2004 terdapat 42.000 orang lebih yang mengalami hal tersebut.

"Ini berulang terus di beberapa tahun setelahnya yang juga terjadi saat ini dan diadukan oleh koalisi. Oleh karenanya, tindakan komnas HAM juga akan di orientasikan untuk memutus mata rantai keberulangan deportasi ini," katanya.

Pihaknya, kata Choirul, akan terus melindungi buruh migran. Khususnya undocumented yang berada di perkebunan sawit Malaysia.

"Harus menjadi perhatian serius semua pihak, khususnya Presiden dengan menjadikan perlindungan buruh migran sebagai bagian penting dalam diplomasi Presiden," tutupnya.