Merdeka.com - Wacana pemulangan WNI eks simpatisan ISIS ke Tanah Air menuai pro dan kontra. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan setuju dengan syarat mereka yang terbukti melakukan penyebaran ideologi menyimpang untuk diadili di Indonesia.

"Mana yang memang melakukan kampanye ISIS atau peran yang mengajak dan menyebarkan ideologi sampai yang melakukan kejahatan itu bisa diadili di Indonesia," kata Anggota Komnas HAM, Choirul Anam, dalam diskusi dengan topik 'Eks ISIS Hendak Mudik' di kawasan Senayan, Jakarta, Sabtu (8/2).

Choirul mengatakan, mengadili warga negara bekas simpatisan ISIS diatur dalam Pasal 12 a dan b Undang-Undang Terorisme. Di mana dikatakan bahwa warga negara Indonesia (WNI) yang ke luar negeri melakukan latihan militer dengan kelompok teroris bisa dihukum.

Alasan lain dia menyetujui pemulangan itu, sebab jika tidak dilakukan dengan prosedur resmi dikhawatirkan mereka justru tidak teridentifikasi saat masuk ke Indonesia.

"Kami mendorong memang sudah saatnya Wakil Presiden berperan aktif mengambil alih ini untuk mengkoordinasikan memastikan membikin formula yang permanen," kata Choirul.

"Sehingga ketika ada yang ikut ini lagi masalah-masalah kayak gini lagi itu tidak perlu diskusi panjang lagi sebenarnya. Kita punya platform punya formula," tutupnya.

Diketahui, asal mula wacana pemulangan ini dicetuskan oleh Menteri Agama Fachrul Razie. Dia mengatakan pemerintah bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendata ada 600 WNI yang tersesat setelah sempat ikut gerakan ISIS di Timur Tengah.

"Sekarang mereka terlantar di sana dan karena kepentingan kemanusiaan akan dikembalikan ke Indonesia dengan sebagian dari mereka telah membakar paspornya dan dalam waktu dekat BNPT akan memulangkan 600 orang yang sekarang tersesat di ISIS," ujar Fachrul dalam acara deklarasi Organisasi Masyarakat Pejuang Bravo Lima di Ancol Hotel, Jakarta, Sabtu, 1 Februari 2020.