Komnas HAM kecam pernyataan Sultan soal 'separatis di Yogyakarta'

Kamis, 21 Juli 2016 04:31 Reporter : Rimba
Komnas HAM kecam pernyataan Sultan soal 'separatis di Yogyakarta' Sri Sultan HB X. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigai mengecam pernyataan Gubernur DIY Sri Sultan HB X yang tersebar di sebuah media dengan judul 'Jangan Ada Separatis di yogyakarta'. Menurutnya pernyataan tersebut merupakan multi tafsir mengingat diucapkan oleh Sultan yang juga merupakan seorang raja.

"Pernyataan Sultan itu bias, karena mengundang multitafsir, " ujar Natalius Pigai dalam keterangan pers di Yogyakarta, Rabu (20/7).

Natalius Pigai menjelaskan Sultan HB X itu memiliki tiga kedudukan. Kedudukan tersebut ialah sebagai Gubernur, sebagai tokoh nasional, dan sebagai raja Ngayogyakarta Hadiningrat.

Menurut Natalius Pigai, pernyataan Sultan yang mengatakan 'Jangan Ada Separatis di Yogyakarta' tersebut bisa dimaknai oleh rakyat Yogyakarta sebagai sabda dari seorang sultan sebagai raja Kraton.

"Pernyataan Sultan Ini bisa dimaknai sebagai titah raja oleh warga Jawa yang menganggap sultan adalah rajanya," ujarnya.

Natalius Pigai melanjutkan, permasalahan lain dari pernyataan itu adalah yang ditunjuk sebagai separatis itu menggeneralisir semua mahasiswa Papua di Jogja. Karena tidak disebutkan oknum yang ditunjuk.

"Dan Sultan menyebutnya mahasiswa Papua, itu terlalu umum, tidak ditujukan pada individu atau oknum tertentu.

Dengan adanya pernyataan multitafsir yang sudah tersebar di masyarakat Yogyakarta, maka menimbulkan ancaman pada mahasiswa Papua di Jogja. Hal itu juga mengancam kehidupan keberagamaan di Yogyakarta.

"Makanya dari opini publik yang terbentuk dari pernyataan tersebut akan ada 25 ormas yang akan menemui Sultan membahas sepatisme di Yogyakarta."

Menurut Natalius, semestinya gubernur DIY sebagai pemerintahan memastikan perlindungan warganya akan penegakan HAM. Pemerintah tidak bisa melarang pendapat, pikiran dan perasaan seseorang.

"Pemerintah tidak bisa melarang pendapat pikiran dan perasaan seseorang, meskipun pendapat itu bertentangan dengan pendapat umum, misalkan soal PKI, terorisme, dll," ujarnya.

Untuk itu Natalius Pigai meminta Gubernur DIY mengklarifikasi pernyataannya tersebut. Itu dilakukan untuk menjaga keberagaman kehidupan di Yogyakarta. "Untuk itu semestinya gubernur harus mengklarifikasi ucapannya," ungkap Natalius Pigai. [ang]

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini