Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Komnas HAM Evaluasi Penanganan Pengungsi Nduga

Komnas HAM Evaluasi Penanganan Pengungsi Nduga Gedung Komnas HAM. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Konflik bersenjata TNI-Polri dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat membuat warga Nduga sampai saat ini tinggal di pengungsian. Warga Nduga mengungsi ke beberapa kabupaten lainnya seperti Lanny Jaya dan Wamena. Komnas HAM melakukan evaluasi penanganan pengungsi Nduga yang dilakukan pemerintah.

"Kami saat ini melakukan evaluasi terkait dengan pengungsian di Nduga karena tiga bulan yang lalu kita sudah koordinasi dengan (Kementerian) PMK, kemudian Kemensos, Kementerian Kesehatan, untuk mereka melakukan upaya-upaya sesegera mungkin dalam penanganan kasus Nduga dan kami ingin mengevaluasi juga," jelas Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (11/10).

Beka mengatakan, evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penanganan sejumlah kementerian terhadap pengungsi Nduga. Pihaknya waktu itu mendesak sejumlah kementerian memenuhi kebutuhan para pengungsi mulai dari kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.

Kepada Kementerian Kesehatan, Komnas HAM meminta agar mengirimkan tenaga kesehatan dan menyediakan fasilitas kesehatan yang diperlukan seperti obat-obatan, vitamin, dan lainnya. Sementara itu Kementerian Sosial diminta mengirim bantuan kemanusiaan khususnya bahan pangan seperti beras dan lauk pauk.

"Juga kita minta kepada Kemendagri untuk segera melakukan tindakan untuk mengaktifkan atau mendorong pemerintah kabupaten, pemprov untuk lebih aktif lagi menangani soal pengungsian dan pelayanan publik lainnya," kata Beka.

Sementara itu, terkait jumlah pengungsi pascakerusuhan Wamena akhir September lalu, Beka mengatakan saat ini jumlahnya semakin berkurang di pengungsian. Penyebabnya adalah karena ada yang eksodus kembali ke daerah asal dan kembali ke rumah masing-masing.

Beka mengatakan, setiap warga negara memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri termasuk menentukan domisili tempat tinggal. Pihaknya meminta negara harus bisa melindungi warga negara di manapun.

"Kalau kami mengimbau bagi yang berkenan begitu memiliki rencana untuk di Wamena ya di Wamena lagi. Meminta jaminan keamanan sepenuhnya dari aparat penegak hukum, aparat keamanan, maupun dari pemerintah daerah setempat," pungkasnya.

(mdk/eko)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Catatan Komnas HAM untuk KPU Selama Pelaksanaan Pemilu 2024

Catatan Komnas HAM untuk KPU Selama Pelaksanaan Pemilu 2024

Salah satu yang disorot soal netralitas aparat selama mengawal jalannya Pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya
Suciwati Bosan Dengar Janji Penyelesaian Kasus Pembunuhan Munir: Segera Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc

Suciwati Bosan Dengar Janji Penyelesaian Kasus Pembunuhan Munir: Segera Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc

Komnas HAM tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan Munir.

Baca Selengkapnya
14 Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua di AS Terancam Dipulangkan, Orang Tua Lapor Komnas HAM

14 Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua di AS Terancam Dipulangkan, Orang Tua Lapor Komnas HAM

14 Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua di AS Terancam Dipulangkan, Orang Tua Lapor Komnas HAM

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.

Baca Selengkapnya
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri

Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri

Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.

Baca Selengkapnya
Bulog Lanjutkan Program Bantuan Pangan Beras untuk Penuhi Kebutuhan Penduduk Indonesia

Bulog Lanjutkan Program Bantuan Pangan Beras untuk Penuhi Kebutuhan Penduduk Indonesia

Keberhasilan Bulog menyalurkan Bantuan Pangan Beras pada tahun 2023 kembali dilanjutkan dengan penyaluran program yang sama untuk tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Mendagri Minta Dukcapil Kebut Urus Surat Kematian Petugas Pemilu Meninggal Dunia

Mendagri Minta Dukcapil Kebut Urus Surat Kematian Petugas Pemilu Meninggal Dunia

Data KPU per Senin 19 Februari 2024 mencatat jumlah petugas Pemilu meninggal dunia mencapai 71 orang.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Komnas HAM Kecam Pembunuhan Danramil Aradide di Paniai Papua Tengah

Komnas HAM Kecam Pembunuhan Danramil Aradide di Paniai Papua Tengah

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai situasi konflik dan kekerasan di Papua semakin mencederai HAM.

Baca Selengkapnya